PROKAL.co, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kota minyak ini menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Program tersebut resmi ditandai melalui kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial berbasis DPI yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (2/6/2026).

Wali Kota Rahmad Mas'ud mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, selama ini persoalan ketidaksesuaian data masih menjadi tantangan dalam berbagai program bantuan sosial. Akibatnya, terdapat potensi bantuan tidak diterima oleh warga yang berhak atau justru diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.

“Melalui sistem digital yang terintegrasi, kita ingin memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan data yang valid, proses penyaluran bantuan juga dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Rahmad.

Ia menjelaskan, pendataan Perlinsos digital akan berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Selama periode tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan 365 Agen Perlinsos yang akan bertugas di 34 kelurahan dan enam kecamatan.

Para agen tersebut akan mendampingi masyarakat dalam seluruh tahapan pendataan, mulai dari registrasi, verifikasi, validasi data hingga menerima dan menindaklanjuti sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.

Rahmad menjelaskan, masyarakat yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos. Sementara warga yang belum memiliki akses digital, lanjut usia, atau belum mengaktifkan IKD dapat mendatangi pos layanan di kelurahan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk mendapatkan pendampingan.

“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses teknologi. Karena itu kami siapkan pendampingan di seluruh wilayah,” katanya.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemkot Balikpapan juga melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Camat, lurah, hingga ketua RT diminta aktif melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat memperbarui data kependudukan mereka.