
PROKAL.co, Balikpapan – Warga Perumahan Borneo Paradiso, RT 60 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, mengadukan berbagai persoalan perumahan mereka kepada Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Senin (8/6/2026). Keluhan tersebut muncul setelah pengembang perumahan, PT Cowell Development Tbk, dinyatakan pailit sehingga sejumlah fasilitas dan layanan perumahan tidak lagi terkelola dengan baik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), hingga ketidakjelasan status hukum serta dokumen kepemilikan rumah.
"Warga RT 60 Sepinggan yang merupakan penghuni Perumahan Borneo Paradiso menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait pengelolaan PSU seperti perbaikan jalan, penerangan jalan umum, dan berbagai kebutuhan lingkungan lainnya. Selain itu, ada pula persoalan hukum terkait status dan dokumen kepemilikan warga yang belum jelas," ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan. Warga berharap pemerintah segera mengambil alih pengelolaan PSU karena selama bertahun-tahun belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
Sekretaris RT 60, Wiji Winarko, mengatakan kondisi tersebut membuat warga harus mengelola sendiri lingkungan perumahan. Menurutnya, beban tersebut semakin berat karena tidak ada lagi tanggung jawab dari pihak pengembang.
"Persoalan pailit ini membuat warga harus mengelola sendiri lingkungan perumahan. Kami berharap proses pengambilalihan PSU yang saat ini sedang berjalan dapat dikawal DPRD hingga segera terealisasi," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Balikpapan, Edy Saputra, menjelaskan bahwa proses pengambilalihan PSU Perumahan Borneo Paradiso saat ini tengah berjalan sesuai tahapan yang berlaku.
Menurut Edy, Disperkim telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan warga serta berkoordinasi dengan kurator yang menangani kepailitan PT Cowell Development Tbk. Saat ini pemerintah telah mengumumkan rencana pengambilalihan PSU kepada publik dan memberikan masa tanggapan selama 30 hari.
"Kami juga sudah bertemu dengan pihak kurator di Jakarta untuk memastikan posisi pengelolaan perumahan. Pada prinsipnya, mereka mendukung dan tidak mempermasalahkan proses pengambilalihan PSU oleh pemerintah kota sesuai mekanisme yang berlaku," jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




