
PROKAL.co, Balikpapan – Meningkatnya aktivitas pedagang di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan, mendapat perhatian DPRD Kota Balikpapan. Selain mendukung perputaran ekonomi masyarakat, keberadaan pelaku usaha di ruang publik dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan agar kebersihan, ketertiban, dan fungsi fasilitas umum tetap terjaga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menilai kawasan tersebut menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat yang cukup ramai, terutama pada malam hari dan akhir pekan. Karena itu, pengelolaan ruang publik yang baik dinilai penting untuk menjaga kenyamanan bersama.
Menurut Yusri, aktivitas perdagangan yang memanfaatkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan ruang publik harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku serta tidak mengganggu kepentingan umum.
"Patroli rutin perlu dilakukan, terutama pada malam Minggu, agar kawasan yang sudah ditata dengan baik tetap terjaga dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga fasilitas publik," ujarnya, Senin (8/6) saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan meminta instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak kelurahan dan kecamatan, meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin di kawasan tersebut.
Yusri menjelaskan, pengawasan yang dilakukan bukan semata-mata untuk penertiban, melainkan sebagai langkah edukasi agar pelaku usaha maupun pengunjung lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang publik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah pengelolaan sampah yang ditinggalkan setelah aktivitas perdagangan berakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan masyarakat sekaligus memengaruhi estetika kawasan yang telah ditata pemerintah.
"Yang menjadi perhatian adalah masalah kebersihan. Jangan sampai sampah yang ditinggalkan setelah aktivitas usaha mengganggu kenyamanan masyarakat dan merusak estetika kawasan," katanya.
Selain persoalan kebersihan, penggunaan fasum dan fasos sebagai lokasi usaha juga perlu diatur secara jelas agar tidak mengganggu fungsi utama fasilitas tersebut. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan ruang publik dapat tetap terjaga.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




