
PROKAL.co, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan bersama sejumlah pihak terkait menyepakati penghapusan sistem kupon dalam distribusi BBM solar subsidi di SPBU Kilo 13 dan Kilo 15 sebagai bagian dari upaya membenahi pola antrean dan memperbaiki pelayanan kepada sopir angkutan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan solar yang digelar di ruang rapat gabungan lantai 2 Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (2/6/2026). Sistem kupon yang sebelumnya digunakan untuk mengatur antrean dinilai tidak lagi efektif karena berpotensi memunculkan ketimpangan pelayanan di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan pelayanan solar ke depan akan kembali mengacu pada urutan kendaraan yang sudah berada di lokasi antrean.
“Mulai besok, yang dilayani adalah kendaraan yang memang sudah mengantre di lokasi. Tidak ada lagi sistem kupon,” ujar Yono.
Kesepakatan itu berlaku di SPBU Kilo 13 maupun Kilo 15. Dengan demikian, kendaraan pengangkut yang membutuhkan solar akan dilayani berdasarkan antrean langsung tanpa mekanisme kupon.
Selain penghentian kupon, DPRD juga menampung aspirasi sopir truk yang meminta pola antrean di SPBU Kilo 13 dikembalikan seperti sebelumnya di jalur utama. Menurut para sopir, pola tersebut dinilai lebih terbuka dan dapat meminimalkan potensi praktik yang tidak diinginkan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mengarah pada upaya jangka panjang untuk mengurangi kepadatan antrean melalui penambahan SPBU baru. Kawasan Kariangau menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan karena dinilai paling siap untuk diperjuangkan.
Yono menjelaskan usulan pembangunan SPBU di Kariangau telah melalui sejumlah tahapan verifikasi dan diharapkan mampu membantu mengurai antrean kendaraan pengangkut solar di Balikpapan.
Selain itu, terdapat enam poin komitmen yang disepakati bersama, salah satunya pengoperasian SPBU selama 24 jam dengan waktu istirahat petugas pada pukul 07.00–08.00 dan 12.00–13.00 Wita.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




