Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Transfer Pusat Seret, Keuangan Balikpapan 2027 Bakal Berat, Putar Otak Amankan Gaji 2.000 PPPK

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.(foto:Mella/Balikpapan Pos)
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.(foto:Mella/Balikpapan Pos)

Advertisement

 
BALIKPAPAN — Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat diproyeksikan bakal memukul telak kondisi keuangan Kota Balikpapan pada tahun 2027 mendatang. Antisipasi dini kini tengah digodok oleh Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusul rampungnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa tantangan fiskal di tahun 2027 akan sangat berat lantaran dana Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan merosot tajam hingga hanya tersisa sekitar Rp800 miliar. Penurunan ini memicu kekhawatiran besar, terutama terkait kemampuan pemerintah kota dalam membiayai belanja pegawai. Pasalnya, beban anggaran daerah melonjak drastis setelah pengangkatan sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun lalu.

DPRD Balikpapan tidak ingin kasus di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara—di mana pemotongan dana transfer berujung pada keterlambatan gaji PPPK hingga memicu aksi demonstrasi—terjadi di Kota Minyak. Pengangkatan ribuan PPPK tersebut secara otomatis mengubah postur anggaran belanja pegawai karena kebutuhan fiskalnya jauh lebih tinggi dibanding saat mereka masih berstatus non-ASN. Oleh karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan agar gejolak sosial serupa tidak pecah di Balikpapan.

Advertisement

Sebagai solusinya, parlemen mendesak pemerintah kota untuk mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp1,68 triliun pada 2027, naik dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,58 triliun. Namun, tantangan menaikkan target PAD ini kian berat mengingat data Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) per triwulan II 2026 menunjukkan realisasi PAD baru menyentuh 30 hingga 35 persen, atau belum mencapai angka Rp500 miliar.

Guna mengejar target tersebut dan menjaga ketahanan fiskal daerah, DPRD meminta pemkot untuk memperketat pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah. Alwi mendesak agar sistem penagihan manual segera dihapus dan digantikan dengan perluasan penggunaan alat perekam transaksi guna menekan potensi kebocoran penerimaan. Melalui optimalisasi PAD dan digitalisasi ini, diharapkan kondisi fiskal Balikpapan tetap aman di tengah penurunan dana transfer dari pusat. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Niat Basmi Sarang Tawon Berujung Petaka, Sembilan Ruang Kelas Ponpes di Balikpapan Hangus Terbakar

Niat Basmi Sarang Tawon Berujung Petaka, Sembilan Ruang Kelas Ponpes di Balikpapan Hangus Terbakar

Armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani insiden kebakaran yang melanda Ponpes Al-Islami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kara

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Dealership Group kembali menghadirkan pameran otomotif bertajuk Indomobil Expo di Main Atrium Mall Balikpapan pada 10–15 November

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Bhabinkamtibmas Kelurahan Graha Indah, Polsek Balikpapan Utara, Aiptu Ardian Wempi Antariksa, kembali mengingatkan warga selalu waspada.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer