Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mencegah Masa Depan Rusak, Praktisi Hukum Dorong Jalur Diversi untuk Pelajar Kasus Pengeroyokan Guru SD di Balikpapan

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang guru SD di Balikpapan Timur. Praktisi hukum meminta dua pelajar berstatus ABH diproses melalui mekanisme diversi sesuai UU SPPA. (ist)
Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang guru SD di Balikpapan Timur. Praktisi hukum meminta dua pelajar berstatus ABH diproses melalui mekanisme diversi sesuai UU SPPA. (ist)

Advertisement

BALIKPAPAN — Penanganan kasus pengeroyokan seorang guru sekolah dasar di Balikpapan Timur kini menjadi perhatian publik, khususnya terkait nasib dua pelajar yang berstatus Anak Berhadapan Hukum. Praktisi hukum Balikpapan, Yohanes Maroko, meminta agar pihak berwajib mengedepankan mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Saya meminta supaya perkara anak diproses dengan jalur diversi yang melibatkan orang tua anak, Bapas, tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan korban," ujar Yohanes saat memberikan keterangan.

Ia menilai pendekatan tersebut sangat krusial untuk memberikan efek pembinaan sekaligus mencegah masa depan kedua pelajar tersebut hancur akibat hukuman penjara.

Advertisement

"Diversi anak adalah pengalihan penyelesaian perkara hukum anak dari proses peradilan pidana formal ke proses musyawarah di luar pengadilan. Mekanisme ini bertujuan mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari hukuman penjara, serta menanamkan rasa tanggung jawab tanpa merusak masa depan anak," tegasnya.

Pengalihan perkara keluar dari jalur hukum formal ini dapat dilakukan selama pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, serta bukan merupakan residivis. Dalam proses musyawarah tersebut, seluruh pihak duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan damai, baik berupa ganti rugi maupun pengembalian anak kepada orang tua untuk pembinaan.

Di saat penyelesaian restoratif diusulkan untuk dua pelajar tersebut, proses hukum terhadap para pelaku dewasa dalam kasus penganiayaan tenaga pendidik ini dipastikan tetap berjalan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kabar Baik: Kemendikdasmen Siapkan 139 Ribu Formasi CPNS Guru, Tak Wajib Kantongi Sertifikat PPG

Kabar Baik: Kemendikdasmen Siapkan 139 Ribu Formasi CPNS Guru, Tak Wajib Kantongi Sertifikat PPG

Buat Calon Pendidik! Kemendikdasmen Siapkan 139 Ribu Formasi CPNS Guru, Tak Wajib Kantongi Sertifikat PPG

Soal Mutasi Guru Kaltim: Disdikbud Dinilai "Melawan" Instruksi Gubernur, PGRI Siapkan Gugatan

Soal Mutasi Guru Kaltim: Disdikbud Dinilai "Melawan" Instruksi Gubernur, PGRI Siapkan Gugatan

Soal Mutasi Guru Kaltim: Disdikbud Dinilai "Melawan" Instruksi Gubernur, PGRI Gandeng LBH Siapkan Gugatan

955 Ribu Guru PPPK Resmi Beralih Jadi Pegawai Pusat dan Berpeluang Naik Kelas Jadi PNS di 2027

955 Ribu Guru PPPK Resmi Beralih Jadi Pegawai Pusat dan Berpeluang Naik Kelas Jadi PNS di 2027

955 Ribu Guru PPPK Resmi Beralih Jadi Pegawai Pusat dan Berpeluang Naik Kelas Jadi PNS di 2027 JAKARTA – Gelombang kabar gembira menghampiri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer