Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keuangan Balikpapan Kritis: Tunjangan ASN Disunat Rp70 Miliar Usai TKD Pusat Mandek Ratusan Miliar

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Rahmad Mas
Rahmad Mas'ud

Advertisement

 

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengambil langkah efisiensi ekstrem dengan memangkas anggaran operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Rp70 miliar dalam Raperda Perubahan APBD 2026.

Keputusan menyunat tunjangan kinerja, anggaran perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial birokrat ini terpaksa diambil demi mengamankan pembiayaan perbaikan jalan rusak dan fasilitas publik warga, di tengah tersendatnya kucuran dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Langkah pengetatan ikat pinggang ini menyasar langsung belanja operasional birokrasi pemerintahan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa pemangkasan tunjangan dan fasilitas ASN mutlak dilakukan untuk membuka ruang fiskal bagi kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.

Advertisement

Jika dikombinasikan dengan efisiensi pada pos pengeluaran lainnya, total penghematan anggaran Pemkot Balikpapan nyaris menyentuh angka Rp100 miliar. Rahmad juga mengapresiasi jajaran DPRD Kota Balikpapan yang memberikan persetujuan agar penghematan belanja aparatur dialihkan sepenuhnya ke sektor publik.

"Banyak yang kita pangkas untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih prioritas," ungkap Rahmad usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026).  Dana puluhan miliar hasil 'penyunatan' anggaran ASN tersebut dipastikan langsung dialirkan untuk mengebut perbaikan infrastruktur jalan rusak serta pembenahan layanan kesehatan masyarakat.

Selain perbaikan jalan, proyek vital pembangunan rumah sakit baru di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat dipastikan tetap berjalan. Agar tidak membebani kas daerah secara drastis, pembiayaan kedua fasilitas kesehatan tersebut disiasati melalui skema tahun jamak (multiyears).

Advertisement

"Bukan berarti tidak ada uang, tetapi kita lebih menghemat. Kalau anggaran sebesar itu diselesaikan hanya dalam satu tahun, tentu tidak hemat," jelas Rahmad.

Tercekik Dana Pusat Ratusan Miliar yang 'Nyangkut'

Di balik kebijakan penghematan yang agresif ini, Pemkot Balikpapan rupanya tengah tercekik oleh krisis dana kurang salur atau Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang tak kunjung cair.

Dari total hak TKD yang menembus lebih dari Rp400 miliar, pemerintah pusat tercatat baru mentransfer sekitar Rp12 miliar saja ke kas daerah. Kondisi ini membuat Pemkot Balikpapan harus memutar otak agar roda pembangunan tidak terhenti.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siasat Pemkot Balikpapan Urai Antrean Pertalite: Evaluasi Jam Pembelian hingga Usulkan Tambah SPBU

Siasat Pemkot Balikpapan Urai Antrean Pertalite: Evaluasi Jam Pembelian hingga Usulkan Tambah SPBU

BALIKPAPAN — Jam menunjukkan pukul delapan malam di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan, namun deretan mobil sudah mulai mengular panjang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer