Pemkot Balikpapan Uji BANANTARA, Transaksi Tiket hingga Parkir Terhubung Sistem Pajak Digital

PROKAL.co,BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menguji cara baru mengawasi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui program BANANTARA (Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah), transaksi tiket hiburan, parkir, hingga makanan dan minuman dalam sebuah acara akan terhubung langsung dengan sistem pembayaran digital.
Uji coba perdana diterapkan dalam gelaran Fantastik Musik Sunset di Kawasan Olahraga Terpadu, 22 November 2026. Melalui sistem ini, pemerintah tidak lagi harus mengandalkan penghitungan manual, untuk mengetahui jumlah penonton maupun memperkirakan penerimaan pajak dari penyelenggaraan acara.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan sistem tersebut dirancang untuk memisahkan secara otomatis hak penyelenggara atau pelaku usaha dengan kewajiban pajak yang menjadi penerimaan daerah.
"Jadi, petugas BPPDRD tidak lagi harus mengurusi sebuah event untuk menghitung berapa jumlah penontonnya. Seluruh rangkaian penjualan tiketnya dilakukan secara online, dengan sistem yang langsung memisahkan pembayaran antara tiket dan pajak," jelasnya pada saat Press Rilis padq hari Senin, 16 November 2026.
Menurut Irfan, sistem penjualan tiket telah diuji coba dan seluruh tiket Fantastik Musik Sunset habis terjual dalam waktu satu bulan.
Tidak hanya tiket, sistem serupa diterapkan pada pembayaran parkir. Pengunjung diwajibkan menggunakan QRIS sehingga transaksi tidak lagi dilakukan secara tunai kepada juru parkir. Penerimaan retribusi parkir pun dapat langsung terhubung dengan kas daerah.
Sementara untuk transaksi kuliner, sebanyak 17 tenant yang terlibat akan menggunakan sistem pembayaran terintegrasi. Dengan mekanisme pemisahan transaksi, hak pendapatan tenant dan kewajiban pajak restoran dapat tercatat secara bersamaan.
Irfan menyebut, ketiga komponen tersebut menjadi tahap awal implementasi BANANTARA, yakni pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi parkir.
Dalam skema tiket, harga yang ditetapkan sebesar Rp128 ribu. Sebanyak Rp28 ribu dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggara, sedangkan Rp100 ribu menjadi komponen penerimaan daerah sesuai skema yang disiapkan dalam uji coba tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




