Transfer Pusat Tak Menentu, Pemkot Balikpapan Bidik PAD dari Pajak hingga Pemanfaatan Aset

PROKAL,co,BALIKPAPAN-Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pun mulai mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya melalui pajak dan retribusi, tetapi juga pemanfaatan aset milik daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan penguatan PAD menjadi salah satu prioritas pemerintah di tengah kondisi transfer pusat yang realisasinya kerap tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
Karena itu, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah memikirkan berbagai alternatif untuk memperluas sumber pendapatan daerah.
"Mengingat dana transfer dari pusat itu juga sering kali tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. PAD ini menjadi alternatif yang prioritas," ujarnya, pada hari Senin, 16 November 2026.
Menurut Agus, optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan pajak. Pemerintah juga perlu menggali potensi retribusi serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal. "Aset kita ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara optimal untuk menambah PAD," katanya.
Di sisi lain, kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya membaik juga menjadi tantangan dalam mencapai target pendapatan daerah. Meski demikian, Agus melihat adanya upaya peningkatan intensitas kegiatan lapangan oleh BPPDRD setelah pergantian kepala badan.
Dia berharap langkah tersebut dapat memperkuat pendataan dan pengawasan potensi pajak, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.
"Saya kira teman-teman BPPDRD, begitu ada kepala yang baru, kegiatan lapangannya sudah diperbanyak. Mudah-mudahan ini signifikan bisa mendongkrak PAD kita," ungkapnya.
Agus menambahkan, berbagai pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 akan menjadi bahan kajian pemerintah sebelum disampaikan dalam jawaban resmi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. (Adv Diskominfo Balikpapan).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




