Tuntut Rp 10,6 Miliar untuk Trauma Anak Korban Pencabulan, Hakim Hanya Ketuk Restitusi Rp 24 Juta

BALIKPAPAN — Asa keluarga dari lima korban pencabulan anak di bawah umur untuk mendapatkan keadilan material yang sepadan harus kandas di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Alih-alih mengabulkan permohonan restitusi senilai Rp 10,6 miliar yang diajukan untuk memulihkan luka psikologis dan kerugian ekonomi, majelis hakim justru mengetuk palu dengan angka yang jauh panggang dari api, yakni hanya Rp 24.221.454.
Penetapan yang dibacakan oleh Hakim Anak Agung Ayu Sri Sudanthi SH MH pada Senin (16/11/2026) ini sontak memicu gelombang kekecewaan mendalam dari pihak keluarga korban dan tim kuasa hukum. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menetapkan terpidana BN—yang merupakan oknum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sekaligus pelaku pencabulan—untuk membayar restitusi dengan total nilai tersebut kepada para pemohon.
Angka itu bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan permohonan yang diajukan keluarga korban. Bagi keluarga, nilai miliaran rupiah tersebut bukanlah sekadar angka kosong. Pengajuan tersebut telah dikalkulasikan secara matang berdasarkan penderitaan nyata, mulai dari kerugian materiel selama proses hukum berjalan hingga dampak imateriel berupa trauma psikologis berat yang menghantui anak-anak mereka.
Kekecewaan terbesar dilontarkan oleh tim kuasa hukum para korban dari kantor hukum Gesta Padang SH, yaitu Chingta Stanley SH dan Yolanda Sagita Berutu SH. Keduanya menilai keputusan majelis hakim sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan mengabaikan penderitaan kemanusiaan yang dialami para korban beserta orang tuanya.
“Pemohon sangat kecewa. Ini adalah nominal yang sangat-sangat di luar kemanusiaan ya. Mengingat orang tua korban bukan hanya tidak bisa masuk kerja dan tidur tidak enak, secara emosi juga trauma,” ungkap Chingta dan Yolanda dengan nada lirih.
Kuasa hukum membeberkan bahwa berbagai komponen kerugian krusial luput dari pertimbangan hakim. Selama mengawal kasus ini, para orang tua korban harus menanggung beban ganda mulai dari kehilangan penghasilan dari usaha, terganggunya produktivitas kerja, hingga pemotongan gaji secara langsung oleh perusahaan tempat mereka bekerja akibat harus terus-menerus mendampingi proses hukum. Meskipun bukti-bukti terkait biaya transportasi dan konsumsi selama persidangan telah diserahkan, sejumlah komponen kerugian ekonomi lainnya dinilai dikesampingkan.
Dampak terhadap anak-anak juga menjadi perhatian utama yang luput dipertimbangkan secara layak. Publik sering kali terjebak pada asumsi keliru bahwa anak-anak yang masih bisa bersekolah berarti baik-baik saja. Padahal, luka batin yang mereka simpan sangat dalam; korban kini menyimpan ketakutan ekstrem untuk berinteraksi dengan orang baru maupun melakukan aktivitas di luar rutinitas harian.
Hingga saat ini, pihak kuasa hukum belum mengambil keputusan final terkait langkah hukum selanjutnya. Mereka masih akan melakukan duduk bersama dengan para orang tua korban untuk mendiskusikan apakah akan menerima penetapan tersebut atau melangkah ke upaya hukum banding demi memperjuangkan hak pemulihan yang utuh.
“Kami masih berdiskusi dengan orang tua korban dan keluarga apakah kita menerima penetapan ini atau melakukan upaya hukum banding. Selanjutnya akan diinformasikan lagi,” pungkas Chingta.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




