PROKAL.CO,TANJUNG REDEB – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), merespons peluang daerah untuk mendapatkan bantuan rumah bagi korban banjir, melalui program pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah pusat.
Salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk mengakses bantuan tersebut adalah adanya Surat Keputusan (SK) Status Darurat Bencana dari pemerintah daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Mundi, mengatakan pihaknya akan lebih dulu melakukan rapat internal bersama instansi terkait untuk membahas langkah administratif tersebut.
Baca Juga: Ini Lima Zodiak Cowok yang Suka Berpetualangan
Termasuk mendalami konsekuensi yang mungkin timbul jika SK tersebut benar-benar diterbitkan.
“Saya harus pelajari dulu,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
SK Status Darurat Bencana tak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki implikasi administratif dan tanggung jawab hukum tertentu.
Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa segala prosedur dan dampaknya dikaji secara komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Diketahui, sebelumnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka peluang pendanaan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.
Namun, untuk mendapatkan jatah dari program tersebut, diperlukan bukti administratif yang kuat, termasuk penetapan status darurat bencana melalui SK resmi dari kepala daerah.
Baca Juga: Tega Banget..!! Suami di Samarinda Tendang Perut Istri yang Baru Operasi Sesar
Sementara itu, beberapa wilayah di Berau seperti Sambaliung, Segah, dan Teluk Bayur sempat mengalami banjir cukup parah dalam beberapa bulan terakhir.
Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan berat bahkan ada yang hanyut terbawa arus, sehingga memerlukan relokasi atau pembangunan kembali.
Langkah penerbitan SK Status Darurat Bencana ini dinilai menjadi salah satu pintu masuk penting agar Berau bisa mendapat bagian dari program 3 juta rumah.
