BBM Masih Jadi Masalah Nelayan Berau: Diskan Dorong Digitalisasi dan Koordinasi Ketat dengan BP Migas

TANJUNG REDEB – Sektor perikanan di Kabupaten Berau menunjukkan performa gemilang sepanjang tahun 2025 dengan mencatatkan lonjakan produksi yang signifikan. Namun, di balik capaian tersebut, masalah klasik berupa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih membayangi produktivitas para nelayan, baik di perikanan laut maupun umum.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perikanan (Diskan) berkomitmen untuk melakukan pembenahan sistematis agar kendala energi ini tidak kembali terulang di masa mendatang. Langkah strategis utama yang diambil adalah memperkuat koordinasi dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) guna memastikan ketersediaan kuota yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kepala Diskan Berau, Abdul Madjid, menegaskan bahwa kunci utama penyaluran BBM yang efektif terletak pada akurasi data. Diskan akan mengeluarkan rekomendasi khusus bagi nelayan yang berhak menerima subsidi, sekaligus mendorong para nelayan untuk mulai beradaptasi dengan sistem digital.

Penerapan sistem barcode untuk pengisian BBM jenis Pertalite kini menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Digitalisasi ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran distribusi yang selama ini sering dikeluhkan.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, nelayan kita harus melek digitalisasi. Sistem barcode ini penting agar penyaluran tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran," ujar Abdul Madjid dalam keterangannya, Kamis (2/4). Selain fokus pada energi, Pemkab Berau juga tetap konsisten menyalurkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang. Bantuan berupa jaring, mesin kapal, hingga alat pengolahan hasil ikan terus digulirkan sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Diskan Berau juga aktif menjemput bola untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski harus bersabar mengantre dengan sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim, optimalisasi bantuan dari pusat dan provinsi tetap menjadi prioritas untuk mendukung Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Berau. (*)