Empat Bulan Tanpa Kepastian: Nakes PTT Berau Menjerit Tagih Hak Gaji yang Tertunda

PROKAL.CO- Kondisi memprihatinkan tengah menyelimuti puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Berau. Sejak awal Januari 2026, para pejuang garda terdepan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ini dilaporkan belum menerima honor sepeser pun. Meski hak kesejahteraan mereka terkatung-katung selama empat bulan, para nakes ini tetap menjalankan kewajiban profesional mereka melayani masyarakat di berbagai puskesmas dan unit layanan kegawatdaruratan.

Salah satu nakes yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan betapa berat beban yang harus mereka pikul demi menjaga pelayanan tetap berjalan. Dedikasi mereka diuji setiap hari, terutama bagi mereka yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan layanan rawat inap 24 jam. Namun, tekanan ekonomi yang kian menghimpit mulai memakan korban, di mana beberapa rekan sejawat mereka terpaksa memilih berhenti bekerja untuk mencari sumber penghidupan lain yang lebih pasti.

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, membenarkan adanya keterlambatan masif ini dan mengakui bahwa pihaknya telah mendapatkan teguran dari DPRD Berau. Menurutnya, kendala utama terletak pada proses administrasi kompleks yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pencairan dana tidak bisa dilakukan secara instan oleh Dinas Kesehatan semata. Padahal, peran para nakes PTT ini sangat vital dalam sistem rujukan BPJS Kesehatan, di mana puskesmas menjadi pintu pertama bagi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit umum daerah.

Ketergantungan layanan kesehatan pada tenaga honorer ini menjadi ironi di tengah tuntutan pelayanan prima bagi masyarakat Bumi Batiwakkal. Jika masalah ini tidak segera menemui titik terang, dikhawatirkan akan terjadi eksodus tenaga medis yang lebih besar dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan sistem pelayanan gawat darurat di tingkat kecamatan. Saat ini, Dinas Kesehatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan koordinasi antar-OPD agar hak-hak para nakes yang telah bekerja keras dapat segera terbayarkan dalam waktu dekat.