Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ambisi Besar Berujung Sia-sia: Pelabuhan Mantaritip Tak Mampu Tampung Kapal Raksasa

R
Meskipun sempat ada penganggaran untuk pelabuhan samudera di Mantaritip, termasuk pembangunan jalan penghubung, namun infrastruktur tersebut dinilai tak layak.
Meskipun sempat ada penganggaran untuk pelabuhan samudera di Mantaritip, termasuk pembangunan jalan penghubung, namun infrastruktur tersebut dinilai tak layak.

Advertisement

TANJUNG REDEB – Proyek ambisius Pelabuhan Samudera Mantaritip di Kabupaten Berau kini menuai kritik tajam. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menyoroti infrastruktur pelabuhan tersebut yang dinilai gagal memenuhi standar fungsional, terutama dalam melayani kapal-kapal berukuran besar yang sangat krusial bagi logistik daerah.

Berdasarkan tinjauan langsung di lapangan, Makmur mengungkapkan bahwa struktur fisik pelabuhan saat ini menyimpan persoalan mendasar. Ketidaksesuaian spesifikasi teknis membuat kapal besar mustahil untuk bersandar dengan aman, sehingga pelabuhan yang diharapkan menjadi urat nadi maritim Bumi Batiwakkal ini terkesan tidak berfungsi optimal.

Kurangnya perencanaan yang matang diduga menjadi penyebab utama proyek ini jalan di tempat, meskipun anggaran besar—termasuk untuk pembangunan jalan penghubung—telah dikucurkan.

Advertisement

"Kalau ditinjau langsung ke lapangan, jembatan atau pelabuhan di sana itu tidak layak untuk disinggahi kapal-kapal besar," ujar Makmur HAPK saat memberikan evaluasi terkait kondisi fisik bangunan tersebut.

Keganjilan pada proyek Mantaritip ini sebenarnya bukan hal baru bagi Makmur. Politisi senior Kaltim tersebut mengaku telah mengidentifikasi masalah teknis ini sejak ia masih menjabat sebagai kepala daerah. Atas dasar pertimbangan fungsionalitas dan efisiensi anggaran, ia sempat memilih untuk tidak melanjutkan pengembangan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan.

"Dari awal saya sudah melihat ada persoalan, makanya waktu itu tidak saya lanjutkan," tegas Makmur memberikan klarifikasi atas sejarah proyek tersebut. Makmur mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dan berbasis data dalam menyusun prioritas pembangunan infrastruktur di masa depan. Ia menekankan bahwa setiap proyek fisik harus didasari kajian teknis yang mendalam agar tidak berakhir sebagai bangunan tanpa fungsi yang membebani keuangan daerah.

Advertisement

"Jangan sampai kita punya cita-cita besar, tapi tidak didukung perencanaan yang baik," pungkasnya sebagai peringatan agar kegagalan serupa tidak terulang pada proyek strategis lainnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Target Pendapatan Terkoreksi Rp883 Miliar, KUA-PPAS Perubahan 2026 Sebesar Rp14,33 Triliun

Target Pendapatan Terkoreksi Rp883 Miliar, KUA-PPAS Perubahan 2026 Sebesar Rp14,33 Triliun

DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dengan pagu anggaran Rp 14,33 triliun dalam rapat paripurna, Sa

KPK Endus Anomali Penganggaran Kaltim, DPRD Minta Pembenahan Total Tata Kelola Pemerintahan

KPK Endus Anomali Penganggaran Kaltim, DPRD Minta Pembenahan Total Tata Kelola Pemerintahan

KPK Endus Anomali Penganggaran Kaltim, DPRD Minta Pembenahan Total Tata Kelola Pemerintahan SAMARINDA – Sinyal peringatan serius dari Komis

Anggaran Operasional Terjun Bebas ke Rp 100 Miliar, Ketua DPRD Kaltim Minta Gubernur 'Buka Mata'

Anggaran Operasional Terjun Bebas ke Rp 100 Miliar, Ketua DPRD Kaltim Minta Gubernur 'Buka Mata'

Anggaran Operasional Terjun Bebas ke Rp 100 Miliar, Ketua DPRD Kaltim Minta Gubernur 'Buka Mata'

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer