Dana Desa Berau "Disunat" Rp14 Miliar: Kampung Putar Otak Atur Skala Prioritas, Fisik Terancam Mandek

TANJUNG REDEB – Pemerintah kampung di Kabupaten Berau kini harus menghadapi tantangan finansial yang cukup berat pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa (DD) mengalami penurunan signifikan sebesar Rp14 miliar, dari semula Rp101 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp87,679 miliar di tahun ini. Kondisi ini diperparah dengan serapan pencairan tahap pertama yang hingga kini masih berada di bawah angka 50 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa keterbatasan dana memaksa setiap kampung untuk merombak perencanaan mereka. Saat ini, banyak kampung yang masih melakukan penyesuaian kegiatan agar tetap selaras dengan ketersediaan dana yang kian menipis.

“Kampung masih meramu karena dananya sedikit, mungkin lagi hitung-hitung mana yang prioritas. Kami tekankan agar kegiatan yang sangat mendesak tetap harus dilaksanakan terlebih dahulu,” ujar Tenteram pada Jumat (10/4/2026).

Mengingat keterbatasan anggaran, DPMK menginstruksikan agar penggunaan DD difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar dan operasional pemerintahan kampung. Skala prioritas utama wajib diberikan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT), gaji perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta insentif Ketua RT.

Selain itu, pelayanan ujung tombak seperti kader posyandu dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) juga tidak boleh terhenti. Tenteram menegaskan bahwa proyek fisik baru boleh dialokasikan jika terdapat sisa dana setelah kebutuhan esensial tersebut terpenuhi. Bagi kampung yang memiliki Pendapatan Asli Kampung (PAK), hal ini menjadi penyelamat untuk tetap menjalankan program pemberdayaan secara mandiri.

Menyikapi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mendorong penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai mesin uang baru. Ia menyarankan agar kampung tidak hanya mengandalkan proposal CSR perusahaan untuk kegiatan seremonial, tetapi membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan.

“Saya berharap BUMK bisa dimaksimalkan sebagai jembatan kerja sama dengan pihak ketiga. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari kemitraan dengan perusahaan hingga menyewakan aset kampung yang belum terpakai,” kata Said.

Ia mencontohkan BUMK Pegat Bukur yang tetap mampu berinovasi meski sering terdampak bencana banjir. BUMK tersebut tercatat mampu meraup penghasilan hingga Rp103 juta, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk beasiswa dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu. Inovasi semacam inilah yang diharapkan muncul di seluruh kampung di Berau guna menghadapi tren penurunan anggaran di masa depan. (*)