Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dilema Surga Tropis: Ketidakpastian Aturan Laut "Gembok" Potensi Wisata Pulau Derawan

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Pembangunan fasilitas di Pulau Derawan terhambat ketidakjelasan regulasi pemerintah pusat, khususnya terkait pembangunan di atas laut.
Pembangunan fasilitas di Pulau Derawan terhambat ketidakjelasan regulasi pemerintah pusat, khususnya terkait pembangunan di atas laut.

Advertisement

TANJUNG REDEB – Ambisi untuk menjadikan Pulau Derawan sebagai destinasi wisata kelas dunia kini terbentur tembok regulasi yang abu-abu. Meski minat investor lokal dan masyarakat untuk membangun sarana penunjang pariwisata sangat tinggi, ketidakjelasan aturan pembangunan di atas wilayah laut menjadi "rem darurat" yang menghambat pertumbuhan ekonomi di salah satu primadona Kabupaten Berau tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan bahwa banyak warga yang sebenarnya siap mengucurkan modal untuk membangun penginapan atau fasilitas pendukung lainnya. Namun, mereka kini berada dalam posisi "maju-mundur" karena tidak adanya payung hukum yang menjamin keamanan investasi mereka di wilayah perairan.

Titik krusial masalah ini terletak pada pergeseran kewenangan perizinan. Saat ini, otoritas pembangunan di wilayah laut ditarik ke tangan pemerintah pusat, yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Berau kehilangan taji untuk memberikan jaminan hukum langsung kepada warganya. Padahal, ketersediaan fasilitas yang representatif merupakan kunci utama untuk menjaga daya tarik wisatawan agar tidak berpaling ke destinasi lain.

Advertisement

"Kalau penginapan dan sarana pendukung tidak bisa berkembang karena aturan yang menggantung, tentu sektor pariwisata kita yang akan menanggung ruginya," ujar politisi PPP tersebut. Menurutnya, daya saing Derawan di kancah internasional bisa merosot jika infrastruktur penunjang stagnan hanya karena birokrasi yang belum sinkron antara pusat dan daerah.

Saga mendesak pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan agresif dalam menjemput bola ke Jakarta guna memperjelas mekanisme perizinan tersebut. Meski mendesak adanya kepastian hukum, ia tetap mengingatkan bahwa setiap pembangunan di atas laut wajib tunduk pada prinsip konservasi lingkungan demi menjaga ekosistem bawah laut Derawan yang unik. Baginya, pariwisata berbasis masyarakat hanya bisa bernapas panjang jika didukung oleh regulasi yang jelas, transparan, dan berkelanjutan. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Berau Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Pemkab Berau Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Bima Arya.

Minta Diproses Hukum, Bupati Berau Kecam Penangkapan Hiu di Perairan Derawan

Minta Diproses Hukum, Bupati Berau Kecam Penangkapan Hiu di Perairan Derawan

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengecam tindakan penangkapan ikan hiu yang dilakukan oknum nelayan dari luar di perairan Kepulauan Derawan.

Pemkab Berau Dorong Pengembangan Wisata Pedalaman 

Pemkab Berau Dorong Pengembangan Wisata Pedalaman 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen mengembangkan potensi wisata pedalaman sebagai upaya memperluas daya tarik sektor pariwisata daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer