PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperjuangkan kejelasan wilayah administrasi terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah pusat, guna mendorong penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menegaskan ketidakjelasan batas administrasi wilayah tidak hanya menjadi persoalan kewilayahan semata.
Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan sertaaktivitas ekonomi di kawasan yang masih menjadi sengketa.
“Semakin lama persoalan itu berlarut, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Tidak hanya menghambat realisasi pembangunan, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
Beberapa waktu lalu, Gamalis telah menerima kunjungan dari jajaran Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung BiatanUlu.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek terkait wilayah yang disengketakan dibahas secara mendalam, mulai dari kondisi geografis hingga catatan sejarah pembentukan kedua kampung yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Berau.
Ia menjelaskan, diskusi tersebut menjadi momentum untuk kembali menelusuri fakta-fakta yang dimiliki daerah terkaitkeberadaan wilayah tersebut.
“Sejumlah informasi mengenaijejak sejarah dan posisi geografis kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan turut menjadi bahanpembahasan,” sebutnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
