PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengendalian internal di setiap perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Warji.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pendampingan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Warji menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko bukanlah konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Penilaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan risiko pencapaian tujuan instansi, tetapi juga mencakup setiap kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan secara tepat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, terutama terkait sumber daya dan pendapatan daerah yang bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut menuntut seluruh organisasi perangkat daerah mampu menyusun strategi yang adaptif melalui penerapan manajemen risiko yang terukur.
“Pengelolaan risiko menjadi benteng agar tujuan organisasi tetap tercapai di tengah berbagai keterbatasan yang kita hadapi,” ujarnya.
Warji menambahkan, tantangan pemerintah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada sektor ekonomi konvensional. Dinamika pembangunan telah bergeser ke berbagai sektor strategis yang memerlukan perhatian lebih besar, sehingga proses identifikasi dan pengendalian risiko menjadi semakin penting.
Melalui identifikasi risiko sejak dini, perangkat daerah diharapkan dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
