Menjaga Surga Ubur-Ubur: Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim Bergandengan Tangan Kelola Pulau Kakaban

 
PROKAL.CO— Isu keretakan hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait pengelolaan destinasi wisata dunia, Pulau Kakaban, akhirnya tertepis. Kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk melangkah bersama lewat skema kolaborasi demi mengoptimalkan potensi wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kawasan konservasi tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantosa, menepis anggapan bahwa daerahnya menolak campur tangan pihak provinsi. Ia menegaskan bahwa komunikasi intensif terus dibangun demi mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.

"Pada prinsipnya, Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau memiliki kesepahaman untuk berkolaborasi dalam pengelolaan Pulau Kakaban. Tujuannya, agar kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat, sama-sama mendapatkan keuntungan, sekaligus tetap menjaga kelestarian kawasan tersebut," ujar Yudha. Yudha menceritakan, pendekatan langsung telah dilakukan bersama Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat menyambut kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, perbedaan tata kelola adalah hal lumrah dalam bingkai NKRI yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah.

"Ketika ada hal-hal yang bersinggungan, tentu dibicarakan dengan baik-baik dan dicari titik temunya untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," tegasnya. Terkait beredarnya wacana pengelolaan lewat skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari provinsi, Yudha memilih bersikap hati-hati. Pihaknya mengaku belum menerima sosialisasi atau penjelasan teknis mengenai konsep tersebut, sehingga belum bisa memberi spekulasi lebih jauh.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga menekankan bahwa keterlibatan mereka bukanlah hal baru, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan pengembangan kawasan yang memang berada dalam irisan kewenangan provinsi. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengamini bahwa pembahasan mengenai formulasi terbaik—termasuk bagi hasil pendapatan daerah—masih terus dimatangkan.

"Pembahasannya masih berlangsung. Kami terus berkomunikasi dengan Pemkab Berau untuk mencari formulasi yang terbaik, termasuk terkait mekanisme pendapatan daerah agar sama-sama memperoleh manfaat," kata Seno Aji. Seno menambahkan, intervensi provinsi berfokus pada penguatan promosi pariwisata hingga ke mancanegara. Dengan daya tarik danau ubur-ubur langka yang dimiliki Pulau Kakaban, lonjakan wisatawan mancanegara diyakini akan memberi dampak berantai (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.

"Kalau wisatawan terus bertambah, tentu manfaatnya juga akan dirasakan bersama. Selain meningkatkan pendapatan daerah, hal itu juga berkontribusi terhadap devisa negara," pungkasnya. Melalui sinergi ini, Pulau Kakaban diharapkan tidak hanya menjadi mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Berau dan Kaltim, tetapi juga tetap lestari sebagai warisan alam bernilai tinggi bagi generasi mendatang. (*)