Bupati Sri Juniarsih Hadiri Rapat Tapal Batas Berau-Kutim, Tak Ada Kesepakatan, Dibawa ke Pusat

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum menyepakati penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Perbedaan pandangan terkait garis batas kedua daerah, membuat pembahasan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam pertemuan yang digelar di Meeting Room Harum Resort, Balikpapan, beberapa waktu lalu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, bertemu dengan Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman.
Baca Juga: Lobi Langsung Kementerian PU, Gubernur Kaltim Desak Perbaikan Jalur Utama Kubar Hingga Berau
Rapat dipimpin Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Kemendagri agar kedua pemerintah kabupaten membahas dan mengupayakan kesepakatan mengenai batas wilayah.
Dalam rapat itu, Pemprov Kaltim memaparkan kondisi eksisting di lapangan terkait penarikan garis batas Berau-Kutim, sekaligus menyampaikan garis batas berdasarkan versi pemerintah provinsi.
Namun, paparan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Salah satu yang dipersoalkan Pemkab Berau adalah penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim, sebagai acuan penetapan batas administrasi kedua kabupaten.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, membenarkan belum adanya kesepakatan dalam pembahasan tersebut.
Ia menyebut, diskusi berlangsung cukup rumit hingga kedua kabupaten memilih mencatat perbedaan pandangan masing-masing dalam dokumen resmi.
“Saya berjumpa Bupati Kutim dan gubernur, diskusinya rumit. Akhirnya Berau dan Kutim sepakat untuk tidak sepakat terkait tapal batas,” ungkapnya.
Sri Juniarsih berharap, proses selanjutnya di tingkat pusat dapat memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua daerah.
Ia menegaskan, langkah yang ditempuh Pemkab Berau merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




