YAYASAN Lembaga Konsumen (YLK) mendesak Pemprov Kalsel mencari solusi atas meroketnya harga gas bersubsidi.
Ketua YLK Kalsel, Ahmad Murjani mengaku bisa memahami. Banjir yang melanda 11 kabupaten dan kota telah merusak jalan dan jembatan. Distribusi gas pun menjadi terhambat.
Tapi ketimbang mencari alasan, ia menuntut pemerintah mencari solusi.
"Karena masyarakat hanya berpikir, gas harus tersedia di pasar dengan harga yang sesuai. Itu saja," ujarnya, kemarin (21/2).
Apalagi, tanpa banjir sekalipun, kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram terus berulang dari tahun ke tahun.
Dia menyarankan pemprov membuat program jangka pendek, menengah dan panjang. "Untuk jangka pendek, berikan pengecualian. Izin khusus kepada truk angkutan BBM, elpiji dan sembako untuk melewati Jembatan Kayu Tangi agar jalur distribusi aman," sarannya.
Jangka menengah, memperbaiki kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir. Jangan cuma mengandalkan APBD, lobi-lobi pula bantuan dari APBN.
"Jangka panjang, bangun poros jalan baru yang bisa menjadi jalur alternatif ke Banua Anam dan pesisir," cetusnya.
Diingatkannya, bukan hanya wong cilik, usaha kecil juga terpukul. Maka ia meminta ketegasan aparat untuk menindak pengecer gas (non pangkalan).
Murjani mengacu pada Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan PermenESDM Nomor 26 tahun 2009. Semuanya mengatur tentang penyediaan dan penyaluran elpiji.
"Awasi regulasi harga sesuai HET, acuannya perda wilayah masing-masing, yang menindak Satpol PP saja," usulnya.
Sebelumnya, Ketua Hiswana Migas Kalsel, H Saibani mengungkap, kerusakan jalan dan jembatan menjadi penyebab utama.
Contoh, stok di Depo Pertamina di Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala ada 2.864 metrik ton. Tapi karena Jalan Gubernur Syarkawi rusak berat, maka tak bisa didistribusikan. Padahal, itulah jalur utama untuk SPBE Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu.
"Stok sebanyak itu bisa mencukupi kebutuhan warga selama sepekan," jelasnya.
