SAMARINDA – Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Samarinda mengklarifikasi bahwa tuntutan dari Maritim Muda Kaltim terkait transparansi dalam pengelolaan pandu tunda yang melakukan aksi demo di depan Kantor Pelindo Regional 4 Samarinda pada Senin (8/7/2024) sudah tuntas.
Manajemen Pelindo Regional 4 Samarinda melalui Legal dan HR, Hari E. Rahardjo mengatakan “Adapun terkait tuntutan mereka [Maritim Muda Kaltim] agar Pelindo Regional 4 Samarinda lebih transparansi dalam pengelolaan pandu tunda, sudah kami lakukan.”
Hari mengatakan bahwa Pelindo juga telah melakukan publikasi melalui media online maupun cetak terkait pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Hal ini juga kami lakukan sebagai bagian dari transparansi informasi,” terangnya saat bertemu Kaltim Post di Kantor Pelindo Regional 4 Samarinda, Selasa sore (9/7/2024).
Prinsipnya lanjut Hari, tarif pandu tunda yang diberlakukan Pelindo di wilayah kerja di Samarinda sudah transparan dan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Besaran Tarif Pelayanan Jasa Kapal Dan BaranG Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda dan juga ketentuan yang berlaku.
“Dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan utamanya di wilayah Samarinda, Pelindo selalu berpedoman pada semua peraturan yang ada. Semua proses bisnis yang kami lakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo, mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo berperan dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. (*)
