Peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ke-7 telah dilaksanakan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/8) lalu. Ada 4 investor yang menggelontorkan investasinya senilai Rp 5,375 triliun pada groundbreaking ke-7 ini.Pemerintah mengklaim groundbreaking investasi swasta ini menjadi sebuah langkah penting dalam mewujudkan komitmen untuk membangun masa depan Indonesia di IKN.
Groundbreaking ini melibatkan empat investor yaitu PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara dan PT Adiwarna Harapan Nusantara yang membangun kawasan mix use.
Kemudian, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk yang membangun kantor mereka di Nusantara, PT Hotel Papua Internasional yang akan membangun Swiss-belhotel Nusantara, dan Royal Golden Eagle (RGE) Group yang akan membangun Nusantara International Convention Center and Hotel.
Baca Juga: 6 Siswa di Samarinda Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-Gara Balon Helium Meledak
"Investasi ini adalah wujud nyata dari kepercayaan para pelaku usaha terhadap potensi besar Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan," ujar Joko Widodo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8).
Dia pun menegaskan bahwa penting untuk dipahami bahwa nilai investasi yang masuk di IKN ini adalah indikasi awal yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan.
Dengan adanya proses kurasi yang berkelanjutan, nilai investasi dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan realisasi pembangunan di lapangan.
Selain itu, capaian angka investasi yang dilaporkan dalam groundbreaking ke-7 ini mencerminkan semangat kolaborasi dan keyakinan yang kuat dari berbagai pihak.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa dengan kemajuan pembangunan, Otorita IKN bersama para pemangku kepentingan akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan.
"Groundbreaking ke-7 oleh 4 perusahaan ini, berbeda dari sebelumnya. Hal ini karena penandatanganan perjanjian yang langsung dilakukan. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha secara langsung," ujar Agung Wicaksono.(*)
