PROKAL.CO, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heru Ressandy Kusuma, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penonaktifan sejumlah koperasi di Balikpapan yang dinilai tidak aktif.
Usulan ini diajukan kepada Wali Kota sebelum diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Kasus Penyelewengan Dana BOS di SMA 4 Samarinda: Berikut Fakta yang Terungkap
Heru menegaskan, langkah tersebut bukan merupakan pembubaran koperasi melainkan penonaktifan administrasi.
"Saat ini, dari total 587 koperasi yang terdaftar, hanya 113 koperasi yang terdeteksi aktif. Sisanya belum bisa dipastikan keberadaannya," jelas Heru kepada media pada Senin (25/11/2024).
Verifikasi Melalui Media Cetak dan Langkah Lanjutan
DKUMKMP merencanakan pengumuman daftar koperasi yang tidak terdeteksi keberadaannya melalui media cetak pada akhir tahun.
Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pengurus koperasi yang bersangkutan agar merespons.
Baca Juga: Kasus Penyerangan di Muara Kate Jadi Antensi Kapolda Kaltim, Sudah 15 Saksi Dimintai Keterangan
"Jika tidak ada tanggapan, kami akan melanjutkan prosesnya ke pusat untuk penonaktifan," tambah Heru.
Menurutnya, status hukum koperasi ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kementerian Koperasi.
DKUMKMP hanya berperan sebagai pengusul, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami hanya memfasilitasi pengusulan melalui kepala daerah. Apakah koperasi tersebut dibubarkan atau tidak, itu kewenangan pusat,” jelas Heru.
Baca Juga: Siap Bangkit Menuju Liga 1: Persiba Balikpapan Resmi Luncurkan Tim untuk Liga 3 Indonesia 2024
Temuan Koperasi Tidak Memenuhi Syarat
Dalam proses verifikasi, banyak koperasi terindikasi tidak memenuhi kriteria aktif. Beberapa koperasi tercatat memiliki alamat yang tidak ditemukan saat pengecekan lapangan.
