"Selain itu, akan ada pembagian hasil yang dapat disepakati, seperti 70 persen untuk pemkab dan 30 persen untuk investor, atau kesepakatan lainnya," sambungnya.
Ditambahkan Yunda, kerja sama ini berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan, bahkan nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
Meskipun begitu, saat ini Pemkab Berau masih dalam proses sertifikasi dan belum membuka kesempatan untuk mengekspos kepada investor.
Diharapkan proses sertifikasi pulau-pulau kecil ini dapat selesai pada tahun depan.
Tidak semua pulau yang ditawarkan itu layak dihuni. Hanya empat pulau yang bisa dihuni, di antaranya Pulau Balikukup, Derawan, Kaniungan Besar, dan Maratua.
Baca Juga: KPU Kukar Rilis Hasil Akhir Audit Laporan Dana Kampanye Ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati
"Investor diharapkan dapat memilih pulau yang sesuai dengan kriteria dan tetap menjaga kelestarian alam," ujarnya.
Meskipun pengelolaan pulau-pulau ini berada di Kabupaten Berau, Pemkab tetap akan bekerja sama dengan provinsi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mengingat kewenangan wilayah pesisir berada di provinsi. Penetapan aset ini, karena sesuai dengan kewilayahan yang ada.
Dirinya berharap agar pengelolaan pulau-pulau ini tidak hanya mendatangkan investasi yang signifikan, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Baca Juga: Kalimantan Timur Pimpin Stok Beras Nasional, Inilah Strategi Ketahanan Pangan yang Efektif
Diharapkan pula bahwa kerja sama dengan investor dapat meningkatkan potensi pariwisata dan keberlanjutan alam di wilayah pesisir, serta membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran mengingatkan, bahwa investasi yang masuk ke Berau tentunya memerlukan jaminan yang jelas.
Pemilihan investor juga harus dilakukan dengan hati-hati
