SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), mencanangkan upaya percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Kaltim tahun depan. Langkah ini diambil mengingat data menunjukkan masih ada sekitar 50.000 unit rumah tidak layak huni dan sekitar 100.000 jiwa masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.
Gubernur Harum menekankan bahwa penyediaan rumah merupakan indikator penting dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.
“Program Pemprov Kaltim dengan Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) harus selaras. Karena rumah menjadi salah satu indikator dalam SPM bagi masyarakat,” kata Gubernur Harum saat menerima audiensi jajaran Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/11/2025).
Dalam audiensi yang dipimpin oleh Kepala Balai BP3KP Kalimantan II, Anggoro Putro, Gubernur Harum mengapresiasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian PKP.
Untuk memaksimalkan program tersebut di daerah, Gubernur Harum meminta BP3KP Kalimantan II, Satker PKP Kaltim, dan Dinas PUPR Pera Kaltim untuk berkoordinasi secara intensif. Koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta program lain terkait perumahan, permukiman, dan sanitasi.
“Sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan... Ini penting untuk memaksimalkan program kegiatan pembangunan rumah bagi masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Gubernur Harum juga menitipkan pesan penting, bahwa pembangunan ini bukan hanya urusan fisik, tetapi bagaimana membangun rumah yang bermartabat. “Harus rumah yang layak, yang sehat, yang bersih dan sehat, lengkap dengan lantai, dinding dan atap yang baik,” pesan Gubernur Harum. (adv/diskominfo/upi)
