Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong RI Jadi Produsen Moblis, LCGC Bakal Kena Pajak

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯

BADUNG– Pemerintah belum juga menerbitkan secara resmi aturan pajak untuk sektor otomotif. Namun, ke depan arah kebijakan tersebut dipastikan mendukung mobil ramah lingkungan. Terutama mobil yang menggunakan teknologi baru seperti mobil listrik (moblis).


Advertisement

Rencananya, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil low-cost green car (LCGC) dikenai 3 persen. Saat ini LCGC yang masih menghasilkan emisi tidak dikenai pajak. Namun, jika nanti PPnBM dikenai dengan menggunakan dasar cc, LCGC harus dikenai pajak. Meski namanya green car atau kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2).

Teknologi listrik yang tidak menghasilkan emisi turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan pajak. ”Kalau batas cc dan emisi yang kena tarif, ada juga LCGC. Karena sekarang (mobil) listrik, maka itu fokus kami,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Arif Yanuar saat diskusi bersama wartawan kemarin (31/7).

Pajak untuk kendaraan listrik itu terus didiskusikan bersama pelaku industri. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mampu menjadi produsen mobil listrik yang berkualitas. Dengan demikian, insentif fiskal untuk produksi kendaraan ramah lingkungan harus terus didorong agar Indonesia bisa menjadi salah satu leader di pasar ekspor mobil listrik ke depan.

Advertisement

Aturan pajak mobil listrik saat ini sudah ditandatangani pemerintah. Namun, pengundangannya belum dilakukan sehingga industri juga masih harus menunggu. Menurut Arif, dalam penentuan pajak, koordinasi selalu dilakukan pemerintah dan pengusaha. Bukan hanya pajak untuk mobil listrik, melainkan juga mobil berbahan bakar minyak maupun hybrid. ”Kami coba mendengar masukan seperti apa industri kendaraan sekarang ini dan bagaimana mengklasternya,” ucap Arif.

Selain merancang tarif pajak otomotif, pemerintah mempermudah administrasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak badan selama ini mengurus beberapa SPT untuk jenis pajak yang berbeda-beda. Ke depan, pemerintah akan melakukan simplifikasi pengurusan SPT dengan penyampaian satu SPT saja.

Simplifikasi itu akan mulai dilakukan tahun depan. Sebagai pilot project, BUMN-lah yang pertama kali mendapatkan kemudahan itu. Salah satu BUMN yang sudah siap menerima simplifikasi tersebut adalah PT Pertamina. ”Saat ini kami masih dalam persiapan. Dalam proses ini, kami dibantu Pertamina untuk penggabungan sistem, makanya Pertamina akan jadi pilot project,” timpal Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Kemenkeu Hantriono Joko Susilo. (rin/c12/oki)

Advertisement

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Dealership Group kembali menghadirkan pameran otomotif bertajuk Indomobil Expo di Main Atrium Mall Balikpapan pada 10–15 November

IIMS Garage Balikpapan Tawarkan Cashback Mobil, Bidik Transaksi Rp 30 Miliar

IIMS Garage Balikpapan Tawarkan Cashback Mobil, Bidik Transaksi Rp 30 Miliar

Pameran otomotif IIMS Garage Balikpapan 2026 menghadirkan program cashback untuk menarik minat masyarakat membeli kendaraan. Insentif ini m

 Cashback hingga Rp 150 Juta, IIMS Garage Balikpapan 2026 Hadirkan 15 Merek Otomotif

Cashback hingga Rp 150 Juta, IIMS Garage Balikpapan 2026 Hadirkan 15 Merek Otomotif

Pameran otomotif IIMS Garage Balikpapan 2026 siap menyapa pencinta otomotif di Kalimantan Timur. Berlangsung pada 21–25 Oktober 2026 di Pent

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer