TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar acara “Ngopi Bareng” di halaman Kantor Bapenda, Selasa (3/9) malam. Acara ini dihadiri Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Agus Tantomo, Ketua Sementara DPRD Berau Madri Pani.
Kegiatan dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” ini juga dihadiri pihak pengusaha dan perusahaan yang merupakan wajib pajak dan tamu undangan lainnya.
Ngopi Bareng ini dirangkai beberapa agenda yakni seminar nasional optimalisasi PAD dengan narasumber Tim Kepala Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman. Selain itu juga ada pengundian hadiah pajak daerah bagi wajib pajak yang patuh melakukan pembayaran.
Kepala Bapenda Berau Maulidyah mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membangun silaturahmi antara pemerintah kabupaten dengan wajib pajak, perbankan serta pihak pengusaha. Ngopi bareng ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik agar secara bersama-sama dapat melakukan perbaikan peningkatan PAD.
Dalam kesempatan ini, Maulidiyah menerangkan bahwa realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 terealisasi Rp 2 miliar melampaui target mencapai 104 persen. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2017, hanya terealisasi 95 persen atau senilai Rp 1,8 miliar. Namun tahun 2018 terealisasi Rp 2,3 miliar atau mencapai 108 persen. Sedangkan hingga Agustus tahun ini telah melebihi target dengan realisasi Rp 3,6 miliar dari target sebelumnya Rp 3,5 miliar atau sebesar 103 persen. “Dan angka itu belum sampai di bulan Desember,” ucapnya.
Ia mengatakan, rasio pajak di Berau masih didominasi dana perimbangan sebesar 70 persen, sehingga dianggap masih rendah oleh pemerintah pusat. Sementara itu untuk PAD Berau masih di bawah rata-rata yakni sebesar 10 persen.
“Selama ini sektor terbesar selalu disumbang sumber daya alam (SDA) khususnya tambang. Jika sumber ini menurun, maka akan berpengaruh terhadap PAD Berau. Namun ke depannya, sektor pariwisata sebagai alternatif untuk peningkatan PAD Berau,” jelasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan ini Bupati Berau Muharram menekankan 2 hal dalam peningkatan PAD. Yakni masalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perlu adanya sistem yang baru dalam penyerapan pajak bagi masing-masing dunia usaha. Ia berharap kepada para stakeholder di Berau yang memiliki karyawan dari luar daerah, namun bekerja di Berau agar sekiranya NPWP-nya dapat diubah untuk wilayah Berau.
“Supaya nanti karyawan yang mencari nafkah di Berau pajak penghasilannya masuk di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Sementara untuk masalah sistem penyerapan pajak, Muharram berharap kepada dunia usaha agar transparan terhadap pendapatan mereka. Sehingga sesuai dalam setiap transaksi pembayaran pajak.
Dalam seminar nasional, Zulkarnain selaku Tim Kepala Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman, menyatakan bahwa perlu adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Salah satunya rencana tata ruang wilayah Berau perlu ada kesamaan dengan provinsi dengan meningkatkan geospasial, geo-ekonomi, geo-politik, dan geostrategi. “Jadi kita membangun SDA itu secara sinergi dan berkelanjutan,” ucapnya.
Yuda, salah seorang peserta yang hadir mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi publik. Dan seharusnya dari beberapa OPD yang ada saat ini dapat melakukan hal yang sama.
Ia pun berharap tahun depan PAD Berau bisa mengalami peningkatan. “Tahun depan bisa lebih mandiri dari dana perimbangan. Ke depannya kita akan liat bersama upaya dari pemerintah,” ujarnya. (*/sgp/adv/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

