JAKARTA –Kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 17 Oktober. Meskipun begitu pemerintah menuturkan pemberlakuan kewajiban tersebut bertahap. Pemerintah telah berkoordinasi dengan kepolisian supaya tidak ada kegiatan sweeping atas produk yang berlum bersertifikat halal.
Pelayanan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikat Halal BPJPH Mastuki menuturkan memang ada yang ingin merevisi ketentuan sertifikasi halal. Dia mengatakan untuk revisi sudah ada mekanisme gugatan undang-undang.
Pada prinsipnya dia mengatakan pemerintah sudah siap melakukan kewajiban sertifikat halal. ’’Biarkan ini berjalan. Karena pasti ada proses pembelajaran,’’ katanya di Jakarta kemarin (26/9). Dia mengatakan publik atau pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait adanya sweeping terkait produk yang belum berlabel halal. Mastuki menjelaskan pada tahap awal, kewajiban label halal adalah untuk produk makanan dan minuman. Pada tahap berikutnya berlaku untuk kosmetik.
Dia mengatakan sudah berkoodinasi dengan kepolisian. Pada prinsipnya pada tahap awal yang ditekankan adalah edukasi. Tidak langsung proses sweeping atas produk-produk makanan dan minuman yang belum berlabel halal. ’’Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian,’’ jelasnya.
Mastuki juga mengatakan bagi pengusaha makanan dan minuman atau sejenisnya yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI, tetap berlaku. Tidak harus langsung mengurus sertifikasi halal yang baru di BPJPH. Ketentuan pengajuan sertifikat halal ke BPJPH baru dilakuan jika sertifikat halal dari MUI sudah kadaluarsa.
Ketua Umum Waralaba dan Lisensi Indonesia Levita Supit Ginting menuturkan, produk yang tidak memiliki sertifikat halal, maka harus diwajibkan memasang stiker atau keterangan tidak halal. Supaya tidak ada kesan membohongi publik. Dia juga berharap pemerintah harus siap dengan layanan sertifikasi halal. Sebab pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia saat ini terus menjamur. Termasuk toko-toko minuman kopi yang bertebaran. Levita khawatir jika pemerintah tidak siap, maka akan ada broker sertifikasi halal. Dimana dengan melalui broker tersebut, sertifikasi halal bisa berlangsung cepat. ’’Masyarakat Indonesia kan kreatif. Jangan sampai kita buka celah tersebut,’’ pungkasnya. (wan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

