Nama Hotel Wajib Bahasa Indonesia, Pemerintah Atur Mekanisme Sanksi
BANJARMASIN - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres tersebut mewajibkan penamaan banyak hal menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari nama bangunan, sarana transportasi, hingga jalan.
Perpres sendiri diteken Presiden Joko Widodo pada 30 September 2019. Untuk mencabut Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang diteken presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.
Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan, Imam Budi Utomo menyampaikan, dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 itu ada sejumlah jenis bangunan dan jalan yang namanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
"Pada pasal 33 ayat 2 misalnya, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen, atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia," katanya.
Lanjutnya, jenis bangunan yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 tersebut yakni, perhotelan, penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga dan stadion olahraga.
"Rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks pemakaman, bangunan atau gedung lainnya juga namanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia," ujarnya.
Selain bangunan atau gedung, Imam menyampaikan, dalam Pasal 33 Perpres 63/2019, Bahasa Indonesia juga wajib digunakan pada nama jalan. "Jalan yang dimaksud yaitu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, tol, bebas hambatan hingga jalan khusus," bebernya.
Namun, dia menjelaskan, Perpres 63/2019 juga memberikan pengecualian untuk bangunan dan jalan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. "Bangunan dan jalan jenis tersebut boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Tapi harus ditulis dengan aksara latin," jelasnya.
Tidak sampai di situ, Imam menyampaikan, Perpres 63/2019 nanti akan ada turunannya berupa Permendikbud untuk tingkat nasional dan Perda untuk tingkat daerah. "Jadi nanti mari media massa ikut mengawalnya, agar Bahasa Indonesia dapat diutamakan," ucapnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak nama bangunan atau gedung yang menggunakan bahasa asing. Termasuk di Kalsel. "Contohnya saja nama hotel. Ada banyak tulisan hotelnya di belakang, layaknya bahasa asing," ujarnya.
Masih banyaknya nama bangunan yang menggunakan bahasa asing, menurutnya lantaran dalam UU 24/2009 tidak ada sanksi terhadap pelanggaran bahasa negara.
"Pemerintah pusat melalui Badan Bahasa hanya bisa mengimbau, memberikan pencerahan, dan memberikan penghargaan kepada lembaga, instansi dan swasta yang telah mengutamakan bahasa negara (bahasa Indonesia)," pungkasnya.
---
Hotel Lama Tak Perlu Ganti Nama
Pemerintah sendiri memastikan pengaturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) 63 tahun 2019 memiliki mekanisme sanksi. Namun, hal itu akan diatur dalam peraturan turunan yang lebih terknis.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan, sebagaimana ketentuan di Perpres 63/2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) diamanatkan membuat Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk mengatur teknisnya. Pedoman tersebut, nantinya akan dijadikan acuan dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai aturan turunan pelaksanaannya di daerah.
Nah, dalam pedoman ataupun perda tersebut, ketentuan soal sanksi akan diatur. "Betul (diatur dalam aturan turunan)," ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Radar Banjarmasin), kemarin (10/10). Dia belum mengetahui sanksi apa yang bisa dikenakan, sebab pedoman sepenuhnya akan disusun oleh Kemendikbud.
Dengan demikian, kata dia, pengawasan terhadap pelaksanaan perpres penggunaan bahasa akan dilakukan oleh subjek yang berbeda. Untuk level pusat, pengawasan akan dipimpin oleh Kemendikbud. "Gubernur, Bupati, Walikota di tingkat daerah," imbuhnya.
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud Dadang Sunendar menuturkan, latar belakang terbentuknya Perpres 63/2019 lantaran bahasa Indonesia belum mendapatkan kedudukan yang terhormat. Baik di tempat-tempat maupun acara terhormat seperti forum internasional. Bahkan di ruang publik seperti hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata, kantor swasta, hingga restoran bahasa Indonesia seolah terpinggirkan.
”Ruang-ruang publik secara visual justru dipenuhi bahasa asing. Jika tidak ditangani dengan baik akan membenarkan pernyataan bahwa Indonesia hilang di Indonesia,” beber Dadang.
Soal pengaturan sanksi, Mantan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu mengaku tidak diatur. Tapi bisa diatur pada peraturan turunan seperti Peraturan Daerah.
Meski begitu, dia memastikan dalam memberi sanksi akan memperhitungkan objeknya. Misalnya, terhadap sebuah hotel milik perusahaan asing yang sudah lama berdiri. Mereka selalu membayar pajak dengan nama asing yang tercantum itu sejak berdiri. ”Maka tidak perlu ganti nama,” kata Dadang.
Sementara itu, Kepala Humas Kementerian Pariwisata Guntur Sakti manyatakan bahwa turunnya Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia memerlukan waktu sosialisasi hingga menyusun petunjuk teknis. Sehingga hal tersebut untuk sekarang ini belum berpengaruh dalam dunia pariwisata. Terutama penginapan dan perhotelan.
”Sampai saat ini kami masih berkoordinasi lintas sektoral untuk implementasi Perpres yang dimaksud,” ucap Guntur. Kementerian Pariwisata menunggu aturan teknis turunan Perpres tersebut. Sehingga tidak ada tenggat waktu bagi Kemenpar bersama asosiasi perhotelan untuk mengatur penamaan hotel dan penginapan.
Lalu apakah kebijakan ini sudah mendapat penolakan? Guntur menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada penolakan dari asosiasi perhotelan. Hal ini dimungkinkan karena belum turunnya aturan teknis.
Seperti diketahui, salah satu pasal di Perpres tersebut menyebut bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pengecualian diberikan kepada tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Yang penting, penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing harus ditulis dengan menggunakan aksara latin.
Wakil Ketua Umum PHRI Rainier H Daulay mempertanyakan apakah kebijakan tersebut juga berlaku bagi hotel yang sudah berdiri atau hanya hotel baru. “Apakah hotel-hotel yang sudah operate ini juga diperlakukan? Kayak Ritz Carlton kan mereka operator, Hilton, Sheraton,” katanya kemarin (10/10).
Hotel- hotel tersebut merupakan brand internasional dengan jaringan yang sudah kuat tertanam di benak konsumen. Selain brand internasional, beberapa jaringan hotel lokal yang sudah terkenal juga memiliki brand yang kuat seperti Rhadana. “Itu kan singkatan, tidak ada Bahasa Indonesianya. Singkatan sesuatu yang berarti buat saya, nama saya dan anak- anak. Sudah saya bangun sekian tahun, misalnya diubah jadi apa?,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak dalam menerapkan Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mewajibkan penamaan banyak hal menggunakan bahasa Indonesia. Seperti nama bangunan, sarana transportasi, hingga jalan wajib berbahasa Indonesia. Lantaran hal tersebut dapat membuat iklim usaha di Indonesia menjadi tidak kondusif. “Kok banyak bener sih peraturan yang kontra produktif dengan situasi saat ini,” paparnya.
Jika memang turut diimplementasikan terhadap hotel eksisting maka aturan tersebut akan berdampak pada banyak hal. Salah satunya akan ada biaya tambahan untuk re-branding nama hotel. “Orang itu kan membangun nama brand tidak satu bulan dua bulan tapi bertahun-tahun. Dan itu banyak kaitannya dengan bisnis kita yang sudah jalan,” terangnya. Misalnya, juga harus mengubah nama di situs pemesanan hotel secara online.
“Umpamanya booking hotel sekarang kan pake booking.com atau agoda, nama kamu sekian lama udah eksisting di situ dengan review yang bagus. Harus dimulai dari nol lagi. Harus branding lagi,” urainya. Dia pun meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara jelas kepada pengusaha mengenai peraturan tersebut agar tidak menyebabkan iklim usaha menjadi tidak kondusif.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan adanya perombakan nama memerlukan dana yang cukup besar. “Mesti rebranding lagi semua dampak ke ekonominya besar sekali. Itu pengeluaran yang menurut saya tidak perlu itu,” paparnya.
Dia juga mempertanyakan kenapa aturan tersebut bisa dikeluarkan oleh pemerintah. “Dari nilai ekonominya gak ada malah memperberat ekonomi padahal katanya kan kita harus memajukan ekonomi,” katanya. Untuk melakukan rebranding pun dibutuhkan biaya yang bisa mencapai triliunan Rupiah. Lantaran diperlukan perijinan serta mematenkan ulang brand tersebut.
“Tiba-tiba mesti rebranding semua kop surat dan segala macam semuanya. Kampanye lagi buat ngebranding lagi merk itu supaya dikenal,” urainya. Pihaknya pun secara tegas menolak aturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia di nama pusat perbelanjaan. Serta meminta keringanan implementasi bagi kebijakan tersebut maupun kalau bisa lebih baik dicabut.
--
Pakar: Itu Langkah tepat
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Dewi Alfianti menilai, penerapan Perpres tersebut merupakan langkah tepat. Meski penerapan penamaan fasilitas publik terkesan memaksa, tapi memiliki dampak positif. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia akan semakin kuat.
"Kita lihat sekarang ini, banyak anak muda yang kesehariannya lebih gemar menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris atau Korea sebagai bahasa keduanya, maka posisi bahasa Indonesia terancam. Secara tidak langsung sama saja mematikan bahasa Indonesia," ujarnya yang menyebut bahasa bisa punah karena semakin jarang dituturkan.
Dewi memahami, implementasi aturan ini tentu tidak mudah, sebab terkait dengan kecenderungan dan kebiasaan masyarakat. Namun dia optimis jika pelaksanaannya bisa tegas, hal itu bisa dijalankan. (ris/gmp/far/han/lyn/vir/ran/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

