Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parkir Duta Mall Bermasalah, BPK Temukan Selisih Pajak Rp1,7 M

m

BANJARMASIN - Puluhan anggota gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Banjarmasin "mengepung" Duta Mall di Jalan Ahmad Yani kilometer 2, kemarin (16/12).


Advertisement

Kepala UPT Parkir Dishub Banjarmasin Hendra mengatakan, mereka menindaklanjuti surat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin. Terkait temuan kurangnya pembayaran pajak parkir atau selisih perhitungan pajak parkir yang dihitung BPK bersama pengelola parkir DM, PT Centrepark Citra Corpora sejak Januari 2017 hingga September 2018.

"Ada tujuh titik temuan BPK Perwakilan Kalsel, paling besar ada di DM, yakni senilai Rp1,7 miliar. Sebelumnya juga sudah kami surati. Deadline-nya hari ini, kalau tidak ada penyelesaian atau komitmen, maka izinnya dicabut sementara. Boleh berjalan tapi tidak boleh ada penarikan tarif parkir," ungkap Hendra.

Tak berapa lama, Dishub balik kanan. Rupanya manajemen mal telah rapat internal bersama PT Centrepark. Hasilnya, diterbitkan surat komitmen untuk pembayaran selisih itu secara cicil.

Advertisement

"Kalau tidak ada penyelesaian, jam 11 tadi sudah kami turunkan petugas untuk menjaga loket pembayaran parkir agar tidak ada pungutan. Tapi, setelah adanya komitmen, kami pulang sesuai arahan atasan," jelasnya.

Ditambahkannya, setelah pihak penyelenggara parkir membuat komitmen untuk mencicil kekurangan pajak, Dishub belum bisa menentukan kapan kekurangan itu harus dilunasi.

"Harus ada deadline kapan lunasnya. Meskipun masih belum ditentukan kapan. Tapi harus ada target pelunasan. Jika mulai bulan depan, maksimal tanggal 15 cicilan kurang bayar pajak tidak dibayarkan. Maka tak ada lagi komitmen, akan langsung kami tindak tegas. Kami cabut izinnya," tegas Hendra.

Advertisement

Pihak manajemen mal melalui Manager Operasional Duta Mall Banjarmasin, Yenny Purnawati mengatakan, permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan persepsi dalam perhitungan pajak menurut BPK.

Sedangkan menurut pengelola parkir, mereka sudah benar. "Karena PT Centrepark mengklaim telah menghitung sesuai ketentuan. Bahkan di seluruh Indonesia, yang mereka kelola memang begitu," ucap Yenny.

Sekalipun sudah ada komitmen, pihaknya tidak akan tinggal diam. "Sembari membayar, kami akan tetap tempuh tahapan keberatan ke pengadilan," tukas Yenny.

Sementara itu, kuasa hukum PT Centrepark, Rony A Sihotang juga mengakui, munculnya permasalahan ini karena perbedaan tata cara penghitungan pajak parkir.

"Padahal kami sebagai penyelenggara parkir sudah menghitung sesuai ketentuan Undang-Undang No 28 Tahun 2009," terang Rony.

Diterangkannya, dari perhitungan secara rinci, dari mana munculnya selisih tersebut belum diketahui. "Karena kami tidak mendapat lampiran rincian, hanya mendapat nilai total kurang bayarnya saja," imbuhnya.

Pihak penyelenggara juga mengaku sudah mengirimkan surat sanggahan ke BPK. "Tapi sampai sekarang tak ada tanggapan dari BPK," tutupnya.

--

DPRD Dukung Dishub

Dinas Perhubungan Banjarmasin menuding manajemen Duta Mall (DM) belum membayar pajak parkir. Nominalnya tak bisa dikatakan sedikit, mencapai Rp1,7 miliar. Terhitung sejak tahun 2017 lalu hingga 2018 kemarin.

Dishub lalu mengeluarkan ancaman, bakal menyegel area parkir mal. Jika tunggakan pajak tak kunjung dibayarkan. Mereka dituntut untuk segera melunasinya.

Mengetahui hal itu, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini sependapat dengan Dishub. Untuk menagih komitmen mal terbesar di Kalsel itu agar segera menyelesaikan persoalan pajak tersebut.

"Kami mendorong Dishub untuk tegas. Kalau tidak dibayar, diduga adanya penggelapan berpotensi pidana," sebut Isnaini, kemarin (16/12).

Menurutnya, persoalan ini tak bisa diabaikan. Mesti ditindaklanjuti pemko guna memastikan apakah memang ada unsur kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut.

"Perkara ini temuan. Dan memang harus benar-benar dicermati," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Menurut Isnaini, dilihat secara kasat mata, pemasukan DM dari sektor parkir sangat besar. Mestinya dari sini pemko juga bisa menggali hasil maksimal untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Dia menyebut langkah Dishub sudah tepat. Bagaimanapun caranya, potensi PAD tak boleh dibiarkan bocor. Termasuk dengan pemasangan tapping box. Agar tak ada yang tercecer.

"Tapping box itu sebenarnya adalah alat pemantau. Dengan adanya pemasangan itu, juga sebagai bentuk transparansi dari penyetor PAD," sebutnya.

Kembali pada pokok persoalan, dengan adanya dugaan kelalaian pajak ini, Dishub harus mendesak DM. "Kalau tidak, akan masuk perkara pidana. Kalau sudah termasuk temuan, Dishub maka harus bertanggung jawab juga," katanya.

Intinya, Komisi III akan mendukung upaya apapun yang dilakukan pemko. Dengan catatan bermanfaat bagi Banjarmasin. Tanpa melibatkan kepentingan kelompok tertentu, apalagi individu.

"Jika DM memang melanggar komitmen yang sudah dibuat, maka Dishub jangan ragu bertindak tegas," pungkasnya. (hid/nur/fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer