Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perdagangan RI Masuk Kategori Maju

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
-
-

JAKARTA– Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Kini Indonesia masuk kategori negara maju terkait dengan perdagangan internasional. Indonesia tidak sendirian. Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan juga ikut berubah status jadi negara maju.


Advertisement

Meski itu terlihat sebagai predikat yang keren, kenyataannya tidak demikian. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menilai langkah AS memasukkan Indonesia ke daftar negara maju justru mendatangkan risiko. Tepatnya, mengancam stabilitas neraca perdagangan Indonesia-AS. Sangat mungkin neracanya menjadi defisit.

’’Itu berkaitan dengan fasilitas perdagangan. Jadi, mungkin nanti teman-teman perdagangan yang akan jelaskan. Karena nanti konsekuensinya ke GSP (generalized system of preferences) dan lain-lain,’’ kata pria yang akrab disapa Susi itu kemarin (24/2).

GSP adalah sistem tarif preferensial yang memperbolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Advertisement

Banyak pelaku usaha yang menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS. Dengan begitu, produk ekspor Indonesia berdaya saing di pasar AS.

Terpisah, guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memandang pencabutan status negara berkembang itu tidak lantas membuat negara kita maju. Perubahan status tersebut berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagangnya.

Keistimewaan itu berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun nontarif terhadap barang dari negara berkembang. ’’Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang dari Indonesia,’’ ujarnya.

Advertisement

Hikmahanto menjelaskan, pemerintah AS tentu berhak melakukan hal itu atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang. ’’Besar dugaan pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Presiden Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS,’’ ucapnya.

Belum lagi, pemerintah AS mungkin menganggap Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi. Dengan demikian, barang yang diekspor dari Indonesia akan mendapatkan perlakuan istimewa oleh AS mengingat barang tesebut ’’made in Indonesia’’. Pemerintah AS merasa dirugikan dengan praktik-praktik demikian.

Dengan begitu, pencabutan status sebagai negara berkembang oleh pemerintah AS akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan para pelaku usaha Indonesia. Barang asal Indonesia pun tidak akan lagi mendapatkan keistimewaan.

Selain itu, lanjut dia, lapangan pekerjaan di Indonesia akan mengalami penurunan mengingat investor asing tidak berminat lagi menjadikan Indonesia sebagai tempat berproduksi.

’’Belum lagi, para pelaku usaha Indonesia dituntut lebih kompetitif dalam memproduksi barang yang akan dieskpor ke AS dan mampu bersaing dengan produk serupa yang diproduksi di AS,’’ tuturnya.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memandang keputusan AS itu tak memberikan banyak pengaruh bagi RI. ’’Sebenarnya, kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke countervailing duty (CVD) dan itu sangat spesifik untuk CVD. Selama ini di Indonesia hanya sekitar lima komoditas yang menikmati itu. Jadi, sebetulnya nggak terlalu besar sekali pengaruhnya terhadap perdagangan kita,’’ ujarnya di Kemenko Perekonomian kemarin malam (24/2).

Keputusan AS tersebut juga disebutnya tidak berpengaruh besar terhadap fasilitas GSP yang selama ini telah dinikmati Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah. ’’CVD ini berbeda dengan GSP dan tidak ada hubungannya dengan berbagai hal yang lain. Jadi, kita akan lihat. Tidak ada hubunganya itu sama sekali,’’ jelasnya.

Dia mengungkapkan, selama ini hanya terdampat lima komoditas asal Indonesia yang menikmati fasilitas CVD. Meski begitu, Sri Mulyani berharap Indonesia terus meningkatkan daya saing (competitiveness) sebagai negara berpendapatan menengah. (dee/c20/hep)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer