Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilih APBD dan APBN Ketimbang Obligasi

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Muhammad Sa
Muhammad Sa

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim memastikan untuk tidak melantai di bursa saham tahun ini. Pasalnya mereka meyakini belum ada proyek yang perlu didanai dengan dana dari obligasi.


Advertisement

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim Muhammad Sa'bani menuturkan, penerbitan obligasi masih terlalu rumit bagi pemerintah daerah. Ini menjadi salah satu alasan Pemprov Kaltim belum menerbitkan surat hutang. Terlebih APBD dan APBN masih cukup untuk menjadi sumber dana pembangunan daerah.

“Kami (Pemprov Kaltim, Red) belum ada rencana untuk mengeluarkan obligasi meski sudah ada landasan hukum. Tidak ada proyek yang perlu obligasi," katanya, Senin (2/3).

Sa'bani menjelaskan bahwa Kaltim masih mengandalkan pembangunan infrastruktur di Bumi Etam dari dana yang pasti, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Obligasi terlalu rumit prosesnya,” tuturnya.

Advertisement

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan bahwa APBD daerahnya terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan yang ada. "(APBD) Rp 13 triliun itu untuk bangun Kaltim kurang. Sementara luas kita sama dengan Pulau Jawa yang 6 provinsi total Rp 500 triliun lebih. Bandingkan anggaran kita dan mereka," katanya.

Diketahui, pemerintah pusat pada Agustus 2019 memberikan izin kepada daerah untuk menerbitkan surat utang atau obligasi. Wacana tersebut telah bergulir selama dua tahun terakhir. Izin penerbitan ditandatangani Menteri Dalam Negeri saat itu yang dijabat Tjahjo Kumolo. Penerapannya bisa dilakukan mulai tahun ini atau setelah pilkada yang berlangsung pada September nanti.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2014-2019 sebanyak 10 pemda berencana menerbitkan obligasi, baik pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Advertisement

Sebelumnya, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur (OJK Kaltim) Made Yoga Sudharma mengatakan, obligasi adalah salah satu cara untuk menutupi perbedaan pendanaan antara total biaya rencana strategis pembangunan infrastruktur dan sumber keuangan pemerintah yang tersedia. “Pemerintah bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk pembangunan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, untuk menerbitkan obligasi daerah sebenarnya dibutuhkan proses yang lumayan panjang karena tetap harus memerhatikan aspek kehati-hatian. Adapun alur penerbitan obligasi diawali dengan pembahasan di tingkat daerah dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk direkomendasikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di Kalimantan, yang menyatakan keseriusan baru dari Kalimantan Selatan. (aji/ndu/k18)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer