
SURABAYA – Masyarakat mulai menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sejak 1 Januari lalu. Seiring berjalannya waktu, jumlah merchant yang masuk komunitas pengguna QRIS semakin banyak. Ada yang menggunakan QR code milik aplikasi financial technology (fintech). Ada pula yang dari aplikasi mobile banking milik perbankan.
Dengan QRIS, transaksi menjadi jauh lebih praktis. Konsumen tinggal memindai QR code yang bisa digunakan berbagai aplikasi. Baik milik fintech maupun perbankan. ’’Sekarang ini banyak sekali merchant yang antre karena semakin banyak konsumen yang pakai QR,’’ kata Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah, dan Layanan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur (BI Jatim) Imam Subarkah beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, BI mencatat ada 333.000 merchant yang menggunakan QRIS di Jatim. Sedikitnya, 1.000 rumah ibadah juga telah menggunakan QRIS untuk mempermudah jamaah bersedekah. Total, secara nasional ada 2,79 juta merchant yang telah bergabung dalam sistem QRIS.
Sistem QRIS juga melibatkan 28 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Mereka terdiri atas 19 bank dan 9 perusahaan nonbank. Imam mengungkapkan, bukan hanya merchant ritel dan rumah ibadah yang menjadi target QRIS. ’’Sekolah dan pesantren akan kami sasar agar mereka bisa bayar SPP pakai QR code. Lalu, kios-kios di pasar modern dan tradisional sampai tukang cukur akan kami sasar juga,” ungkapnya.
Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah, dan Elektronifikasi BI Jatim Abrar menambahkan bahwa korporasi dan perkumpulan pengusaha juga menjadi sasaran QRIS. ’’Kami bekerja sama dengan Grup Ciputra dan Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dan pihak-pihak lainnya yang dapat membantu kami menyosialisasikan QRIS ini,” tuturnya belum lama ini.
QRIS, menurut Abrar, juga membuat transaksi di pasar tradisional makin simpel karena tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Cukup memindai barcode, uang mengalir ke rekening pedagang. Direktur IT, Operation, & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Achmad Syafii mengklaim pihaknya sebagai PJSP pertama yang mengimplementasi QRIS.
’’QRIS merupakan solusi pembayaran digital yang mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Yakni, cukup memindai QR code di merchant yang telah bekerja sama tanpa perlu melakukan top up,” katanya.
Group Head Digital Banking Sales and Partnership BSM Riko Wardhana menyampaikan, pihaknya sudah memiliki lebih dari 3.000 merchant. ’’Merchant komersial dan masjid. Sehingga bisa untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban,” jelasnya.
Sampai Februari, sudah ada 1.200 masjid yang menggunakan QRIS di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada 1,1 juta user dengan jumlah transaksi sebanyak 24 juta kali.
Terpisah, CEO Dana Vincent Iswara mengatakan bahwa QRIS akan membuat ekonomi digital populer sekaligus membangun sinergi antara PJSP bank/nonbank dengan pemerintah. Menurut Vincent, QRIS merupakan jembatan untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep dompet digital pada setiap transaksi.
Hingga 10 Maret, sebanyak 28 persen transaksi merchant mitra DANA menggunakan QRIS. Sementara itu, 10 persennya menggunakan DANA (interoperable ratio DANA off-us). ’’QRIS berperan signifikan dalam mengakselerasi kelancaran bertransaksi nontunai digital pada lebih dari 100.000 mitra bisnis DANA. Mulai UMKM hingga perusahaan besar,” ucapnya.
DANA mencatatkan pertumbuhan bisnis positif sepanjang 2019. DANA memiliki mitra UMKM sebanyak 100 ribu merchant dengan rata-rata 3 juta transaksi per hari. Mayoritas mitra UMKM DANA bergerak di sektor bisnis makanan dan minuman, sembako, layanan seluler (jual pulsa), fashion, dan barang elektronik. ’’Yang paling berkontribusi UMKM dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur,’’ ungkapnya.
Sementara itu, PT Visionet Internasional (OVO) terus meningkatkan ekspansinya di sektor pelayanan publik. Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengungkapkan, instansi pemerintah seperti Polda Jatim dan Polda Jateng sudah menerapkan pembayaran SIM dan SKCK dengan OVO. ’’Seperti Surabaya, Mojokerto, Purwokerto, dan daerah-daerah lain di Jatim dan Jateng, OVO sudah diterima untuk pembayaran SIM dan SKCK,” ujarnya.
Tidak puas sampai di situ, OVO sudah mengusulkan kepada Polri dan Kementerian Keuangan untuk masuk ke bisnis pembayaran tilang. Karaniya berharap pembayaran denda makin simpel melalui kemitraan tersebut. Masyarakat tidak perlu repot datang dan antre di kejaksaan untuk membayar denda. Belum lagi, masyarakat harus menunggu jatuh tempo pembayaran yang cukup lama.
OVO juga siap jika diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai alat pembayaran SPP mengingat Gopay sudah lebih dulu mengumumkan fungsi pembayaran pendidikan melalui Gobills. ’’Kami sudah mengirimkan surat ke Pak Mendikbud (Nadiem Makarim, Red). Mudah-mudahan bisa diterima dan kami siap. Prinsipnya, kami siap mendukung program digitalisasi pendidikan,’’ katanya. (rin/han/c20/hep)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


