
BALIKPAPAN – Sektor perhotelan ikut terpukul akibat penyebaran virus corona di Tanah Air. Sejumlah hotel di Kota Minyak mencatat tingkat hunian kamar dan kegiatan menurun.
Direktur Operasional Hotel Platinum Indonesia Soegianto mengatakan, jika dibanding Februari pada Maret ini jumlah okupansi dan kegiatan di hotel menurun cukup tajam. Banyak agenda meeting dan acara yang di-hold atau ditunda. “Okupansi rata-rata di Balikpapan mungkin saat ini hanya 30 persen saja. Belum lagi aktivitas meeting acara di hotel juga banyak ditunda. Beberapa event juga ada yang dibatalkan,” tuturnya, Senin (16/3).
Soegianto menyampaikan, kondisi ini lumrah terjadi. Pasalnya penyebaran virus corona terjadi di seluruh dunia, dan terus meluas di Indonesia. Kondisi ini bukan terjadi di satu hotel atau satu daerah saja, tapi semua terdampak. Bahkan beberapa hotel menutup sementara.
Pihaknya hanya bisa berharap dan berdoa agar virus corona ini bisa cepat berlalu. Sebab kegiatan ekonomi benar-benar terpukul. Apalagi pariwisata dan sektor turunannya seperti hotel ini, bakal sepi tamu. “Mau bagaimana, kami hanya bisa berharap saja segera membaik. Strategi apa ya sekarang yang penting adalah kesehatan masyarakat,” terangnya.
Ia menuturkan, tidak ada strategi khusus. Melainkan hanya bisa berdoa. Untuk aktivitas di hotel juga pihaknya lebih menjaga kebersihan. Serta, bakal lebih ketat pemeriksaan di pintu masuk. Seperti pengukur suhu dan lainnya.
Senada, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip mengatakan, hanya bisa pasrah dan berharap isu ini segera berlalu. “Bukan hanya satu hotel ini, tapi semuanya. Persaingan kalau begini tidak bisa. Kita lebih mementingkan kesehatan. Banyak aktivitas di luar rumah dikurangi. Bahkan banyak orang yang hanya di rumah saja menghabiskan waktu,” katanya.
Saat ini, kinerja perhotelan Kaltim mengalami penurunan okupansi sekitar 25-50 persen, dengan average room rate 10-25 persen, dan total revenue mencapai 25-50 persen. Ini terjadi akibat adanya pembatasan aktivitas perkumpulan dan perjalanan luar daerah yang berpotensi tertular lebih tinggi.
Secara nasional, okupansi hotel berada di bawah angka 50 persen. Ini menunjukkan sektor perhotelan telah mengalami kesulitan cash flow dan kerugian, sejak dikeluarkannya nota dinas dari beberapa kementerian dan lembaga yang menginstruksikan untuk tidak mengadakan rapat, atau acara yang mengumpulkan orang banyak.
Di fase seperti ini, manajemen hotel mulai membicarakan kemungkinan terburuk pada karyawan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, baik dengan pengaturan giliran kerja, hingga pengurangan jam kerja, menghentikan pekerja harian serta kemungkinan pada pembayaran THR yang tidak utuh.
Sekretaris BPD PHRI Kaltim Mohammad Zulkifli mengatakan, okupansi hotel Kaltim per 14 Maret 2020 mencapai 40-45 persen dan jika dilihat berdasarkan situasi saat ini diperkirakan berdampak terhadap kinerja bisnis pasar hotel dan restoran hingga 4-6 bulan ke depan.
“Dampak wabah corona ini sudah dirasakan tidak hanya nasional namun seluruh dunia. Ini akibat adanya keputusan atau imbauan dari presiden serta imbauan dari Kementerian Pariwisata untuk membatalkan dan menunda seluruh kegiatan bepergian keluar daerah hingga luar negeri sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.
Efek yang dirasakan di dunia pariwisata tak hanya dirasakan Kaltim, bahkan salah satu provinsi yaitu Jambi kini telah meniadakan aktivitas kepariwisataan di daerahnya. “Artinya ketika ada imbauan dari pusat, secara otomatis dampak yang dirasakan hingga ke daerah juga harus menerapkan imbauan tersebut,” tuturnya.
Pihaknya masih menunggu untuk mengambil langkah selanjutnya dalam meminimalisasi tingkat penurunan yang pastinya juga berdampak pada cash flow sektor perhotelan yang semakin menyusut. ”Ada kemungkinan gagal bayar ketika pemerintah tidak segera melakukan kebijakan untuk mengantisipasinya,” terangnya.
PHRI mengusulkan untuk mengajukan permohonan relaksasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk membebaskan pajak perhotelan dan restoran dan hiburan untuk sementara waktu, penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), serta membebaskan pajak air bawah tanah dan memberikan diskon terhadap pembayaran retribusi sampah.
“Ini dapat meringankan beban pelaku usaha di seluruh Indonesia selama situasi wabah covid-19 berlangsung,” pungkasnya. (*/ain/aji/ndu2/k18)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

