Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ingin Karantina Wilayah tapi Terganjal Peraturan, Pemko Banjarmasin Berharap Diizinkan Pemerintah Pusat

m
PINTU MASUK: Terminal Induk Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer enam. Dari sini, bus antar provinsi keluar dan masuk kota setiap harinya. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN
PINTU MASUK: Terminal Induk Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer enam. Dari sini, bus antar provinsi keluar dan masuk kota setiap harinya. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin sempat berencana mengkarantina kota ini. Menyusul bertambahnya jumlah pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Namun, urung dilakukan lantaran tak direkomendasikan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).


Advertisement

Karantina wilayah, berarti menutup akses keluar dan masuk kota. Artinya juga harus menutup jalan. Pada bagian inilah Forum LLAJ tak sepakat. Lantaran memunculkan masalah baru, yakni kemacetan di perbatasan. Sekalipun hanya sekadar memperketat pengawasan.

Niat ingin mengkarantina kota rupanya belum surut. Pemko kini mencoba untuk meminta izin ke pemerintah pusat untuk menerapkan karantina dalam skala kecil. Jalur ini ditempuh melalui Pemprov Kalsel.

“Pemko mengajukan usulan kepada Gubernur Kalsel. Kemudian menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Dalam upaya melakukan karantina wilayah,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.

Advertisement

Surat usulan sudah disampaikan ke gubernur beberapa waktu lalu. “Kami berharap surat itu bisa disampaikan ke kementerian terkait di Jakarta,” katanya.

Dalam kondisi saat ini, karantina wilayah masih terdengar masuk akal. Sekalipun banyak konsekuensinya. Mulai dari berdampak pada ekonomi, hingga sosial.

Apalagi setelah Banjarmasin dinyatakan local transmission dan masuk zona merah penyebaran virus corona. Mengingat, kota ini menjadi daerah tertinggi yang positif terinfeksi virus corona di Kalsel.

Advertisement

Ibnu sendiri sadar. Penutupan perbatasan kota memang tidak boleh dilakukan. Karena hal itu sudah masuk dalam kategori lockdown yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Tapi banyak juga daerah yang mengajukan upaya dengan istilah karantina wilayah ini,” ucapnya.

Sejauh ini, pemko sudah menerapkan skenario lain. Memperketat akses keluar dan masuk kota. Hasil dari rapat yang digelar Forum LLAJ beberapa waktu lalu.

Di mana mereka hanya punya satu opsi. Yakni memperketat pintu masuk dari Terminal Pal Enam. Setiap penumpang yang turun atau naik harus melalui pemeriksaan.

Kalau ada yang memenuhi kriteria atau terindikasi corona, maka penumpang tersebut akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Sedangkan untuk wilayah perbatasan kota, pemko hanya bisa memberi imbauan kepada pengendara.

“Pemko juga sudah membangun posko di beberapa perbatasan pintu masuk. Guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengetatan tersebut,” pungkasnya. (nur/fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer