Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Ditunda, Buruh: Mending Dibatalkan Saja

m
AUDIENSI: Perwakilan aliansi buruh Banua saat bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, belum lama ini. | FOTO: ENDANG SYARIFUDDIN/RADAR BANJARMASIN
AUDIENSI: Perwakilan aliansi buruh Banua saat bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, belum lama ini. | FOTO: ENDANG SYARIFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Ditundanya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk sementara waktu membuat kaum buruh lega. Disambut dengan baik oleh Aliansi Pekerja Buruh Banua.


Advertisement

"Tapi kaum buruh hanya bisa menarik setengah nafas lega,” kata perwakilan dari Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto, kemarin (28/4).

Aliansi ini merupakan gabungan dari tiga serikat pekerja yang ada di Kalsel. Seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Karena yang dituntut Ketua FSPMI Kalsel ini, pembahasan draf Omnibus Law tidak sekadar ditunda, melainkan benar-benar dihentikan. Desakan itu ditujukan kepada pemerintah pusat, DPR, dan DPRD.

Advertisement

Ditegaskannya, draf RUU itu terlampau berpihak pada kepentingan pemodal dan korporat. Sembari di sisi lain menggencet buruh. “Yang kami inginkan, pembahasannya dihentikan, bukan ditunda. Karena sangat merugikan pekerja,” tegasnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan tentang darurat PHK, dirumahkan tanpa mendapat upah dan pembayaran penuh THR.

Yoeyoen berharap, pemerintah coba menahan dampak ekonomi dari pandemi terhadap industri. "Lalu, realisasikan bantuan bahan pangan pokok kepada buruh yang di-PHK atau dirumahkan. Lalu jangan lupakan pekerja informal dan warga miskin,” desaknya.

Advertisement

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin juga mendapat kabar bahwa DPR RI telah menunda pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. “Saya mendapat informasi dari internal partai,” ujarnya.

Kabar ini, harap Dhin, dapat memberikan angin segar kepada kaum buruh yang ada di Banua. “Tapi sampai kapan penundaannya masih belum tahu,” tambahnya. (gmp/fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer