Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ibnu Melunak, Ichwan Meradang; Pengusaha Advertising Nikmati Kelonggaran

m
JADI POLEMIK: Personel Satpol PP menggulung spanduk yang dicopot dari baliho bando di Jalan Ahmad Yani, awal pekan tadi. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
JADI POLEMIK: Personel Satpol PP menggulung spanduk yang dicopot dari baliho bando di Jalan Ahmad Yani, awal pekan tadi. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin akhirnya memberikan kelonggaran kepada para pengusaha advertising. Boleh memasang kembali spanduk yang dicopot Satpol PP dari sederet baliho bando di Jalan Ahmad Yani, Senin (8/6).


Advertisement

Padahal, aksi itu bukan inisiatif Satpol PP. Melainkan instruksi wali kota. Alasannya, izin papan reklame itu sudah tak diperpanjang sejak tahun 2018. Menyusul penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor 20 Tahun 2010.

Namun, alih-alih tegas dengan keputusan awal, pemko justru melunak. Kelonggaran itu diambil dari hasil rapat antara Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel bersama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, kemarin (9/6) siang di Balai Kota.

Ketua APPSI Kalsel, Winardi Sethiono membeberkan, pada pertemuan itu pihaknya mendapatkan sejumlah solusi. Bahwa reklame jenis bando yang melintangi jalan protokol tersebut akan digeser ke tepi jalan. Posisinya, mengacu titik yang lama.

Advertisement

"Diubah menjadi single full. Samping kiri dan kanan jalan, konsepnya dengan bentuk billboard atau neon box. Atau videotron vertikal," jelasnya.

Kemudian, pada sebagian titik, bakal dirombak secara menyeluruh menjadi jembatan penyeberangan orang. Dalam hal ini, pihak advertising akan menyerahkan konsepnya untuk dipelajari oleh pemko. Jika oke, maka izinnya pun diproses.

Tak hanya itu, pemko juga menyetujui usulan APPSI. Yang meminta keringanan agar iklan yang sudah dibongkar Satpol PP dapat ditayangkan kembali.

Advertisement

"Usulan sudah disetujui Pak Ibnu. Sebab kami terikat kontrak dengan klien. Ini saya rasa merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa dari wali kota. Jadi sisa masa tayang reklame itu tetap berjalan," tambahnya.

Lantas, bagaimana nasib aduan yang telah dilayangkan ke Ombudsman? Menurutnya, itu cuma sebatas laporan, bukan tuntutan.

Menurutnya, lewat kesepakatan ini, secara otomatis segala aduan pun gugur. "Republik ini menganut asas mufakat. Asas kesepakatan adalah hukum tertinggi. Dari rapat tadi, semua sudah bersepakat," tutupnya.

Sementara ancaman laporan ke Polda Kalsel, baru sebatas gertak. Jadi tak perlu dikhawatirkan.

Kesepakatan itu jelas membuat Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik meradang. Menurutnya, kebijakan wali kota adalah bentuk abuse of power. Alias penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran resmi.

Ditekankannya, Satpol PP hanya coba menegakkan PermenPU. Yakni dengan mencopot spanduk hingga membongkar reklame jenis bando yang merubung jalan nasional. Jadi tak perlu lagi mengacu perda.

Baginya, rapat itu hanya menyepakati pembangunan JPO tanpa tender. "Pembongkaran reklame ini harga mati. Sudah clear dan tidak ada kesepakatan untuk menaikkan kembali yang sudah dicopot. Walaupun yang memerintahkan wali kota," tegasnya.

Jika ada yang nekat kembali menaikkan spanduk tersebut, maka dia berjanji akan memerintahkan bawahannya untuk kembali melepasnya. "Kalau hari ini dipasang kembali, malam hari atau besok akan langsung saya cabut," tegasnya.

___

Pajak Reklame Kembali Ditarik

KEPUTUSAN wali kota memberikan kelonggaran kepada para pengusaha advertising disebut muncul akibat miskomunikasi. Sayang, ketika wartawan ingin mengonfirmasinya, Ibnu Sina enggan berkomentar.

Orang nomor satu di Pemko Banjarmasin itu menyarankan wartawan menemui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi.

Di depan awak media, Doyo menegaskan kesepakatan sudah tercapai. Keributan sebelumnya lantaran terjadi kesalahpahaman dalam memahami PermenPU dan Perda.

"Memang dalam Pasal 8 Ayat 3 (PermenPU) menyebutkan bahwa pemasangan reklame yang melintangi jalan tidak dibolehkan," bebernya.

Selama ini, tafsiran pengusaha mengatakan masih boleh-boleh saja. "Kabag Hukum sudah menjelaskan poin-poinnya. Mereka akhirnya bisa menerima," tambahnya.

Terlepas dari perbedaan tafsir tersebut, apa alasan pemko memberikan kelonggaran?

Doyo mengaku bisa memahami kontrak antara pemilik baliho dan pemasang iklan. Jika kontrak tidak sesuai, pengusaha bakal mendapat masalah. Misalkan tidak dibayar penuh. "Sehingga mereka terpaksa membayar ganti rugi kepada klien," jelasnya.

Ditanya soal jembatan penyeberangan orang (JPO) yang diserahkan kepada pengusaha advertising, Doyo menyebut ada tiga titik. Di depan kampus UIN Antasari, depan Duta Mall dan depan kantor Dinas Transmigrasi.

"Pemko menyerahkan sepenuhnya ke asosiasi untuk merembukkan bagaimana JPO yang kiranya dapat mempercantik kota," tukasnya.

Konsekuensinya, baliho bando harus segera dirombak. "Mulai besok mulai berproses. Kami minta, setidaknya sampai akhir tahun sudah selesai," tegasnya.

Lalu, bagaimana soal pungutan pajak? Ada klausul bahwa pemko boleh menarik pajak reklame. Sekalipun izinnya sudah tidak diperpanjang sejak tahun 2018 silam.

"Bila dibayarkan, nominalnya miliaran. Uangnya ada, cuma tertahan. Selama ini ditahan pengusaha karena tak ada kejelasan. Tapi ketika sudah dibolehkan, maka segera dibayarkan," ulasnya.

Kini, mudah menduga bahwa pemko sedang bermain-main dengan PermenPU. Doyo menampiknya, bahwa pihaknya juga harus menimbang situasi terkini di lapangan.

"Pengusaha bersedia membongkar konstruksi bando dengan biaya sendiri. Dialihkan ke kiri dan kanan jalan. Termasuk membangun JPO dan memasang videotron. Tanggung jawab mereka sendiri," pungkasnya. (war/fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer