Aliansi Pedagang Keliling Curhat ke Anggota Komisi II DPRD HSU

AMUNTAI - Tiga bulan mematuhi aturan untuk tidak berjualan di wilayah Kabupaten Tabalong aliansi pedagang kaki lima Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ramai-ramai mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kamis (24/6) siang ini.
Kedatangan pedagang tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD HSU H Mawardi dan Faturrahim termasuk Ketua Komisi II Fadilah dan anggota.
H Khairil selaku perwakilan pedagang kaki lima HSU pada kesempatan tersebut menyampaikan selaku perwakilan tergabung dalam ikatan pedagang hadir dalam audiensi bersama anggota Komisi II.
Dikesempatan ini, rekan-rekannya menyampaikan beberapa keluhan serasi dari para pedagang Nusantara terkait penutupan pasar mingguan yang ada di Kabupaten Tabalong.
"Kami mendatangi dewan daerah HSU karena ingin menyampaikan beberapa hal mengenai penutupan pasar mingguan yang ada di Kabupaten Tabalong. Bahkan sudah tiga bulan tidak melaksanakan kegiatan," ungkapnya.
Di tempat ini (DPRD) pihaknya memohon bantuan kepada dewan HSU untuk bisa memfasilitasi pedagang agar dirinya dan rekannya bisa berdagang kembali di Kabupaten Tabalong.
"Tolong agar kami bisa jualan lagi. Kami siap untuk memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan yang diberlakukan terima kasih," curhatnya.
Setali tiga uang, Heri yang juga pedagang mengaku adanya pelarangan untuk berjualan di Tabalong sangat berdampak pada ekonomi keluarganya. Heri yang sudah berjualan sekitar 15 tahun di daerah Tabalong itu sudah tiga bulan tidak berjualan akibat adanya pelarangan pedagang dari luar Tabalong untuk berjualan.
"Kami pusing harus bagaimana sebab mana uang cicilan berjalan dan kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi," ungkapan. Lewat dewan ini bisa menyampaikan aspirasi kepada dinas dan penentu kebijakan di Kabupaten Tabalong.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II Fadilah pada dialog tersebut menerima aspirasi pedagang, dan siap mengawal dan mengadvokasi keluhan pedagang ini dengan duduk bersama dengan pemerintah daerah HSU dan dinas terkait.
Selanjutnya pihaknya juga siap membangun komunikasi ke Kabupaten Tabalong dengan membahas bersama persoalan ini. "Pedagang kami sudah tiga bulan tidak diperbolehkan berdagang di Tabalong karena Pandemi Covid-19. Padahal pedagang siap mematuhi protokol kesehatan asal bisa diberikan ruang untuk berjalan," kata Fadilah.
Bila tidak ditemukan kesepahaman pihaknya akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi yakni berdialog dengan pihak Provinsi Kalimantan Selatan baik di legislatif dan eksekutif. "Pada prinsipnya kami siap berdialog dengan pemerintah Kabupaten Tabalong mencari solusi terbaik bagi pedagang kami yang mengadu nasib di Tabalong," kata Fadilah
Selanjutnya Junaidi anggota Komisi II juga
merasa prihatin dengan nasib para pedagang keliling dari HSU yang selama ini tidak bisa melakukan aktifitas berjualan di Tabalong.
Karena mungkin ini adalah kebijakan dari Bupati Tabalong yang mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya. "Kami berharap bahwa dalam menghadapi era normal ini segala aktivitas kegiatan ekonomi itu bisa dibuka kembali sehingga para pedagang HSU bisa kembali melaksanakan aktivitas berdagangnya sesuai dengan protokol kesehatan tentang Covid-19," sampainya.
Sementara itu Teddy Suryana juga dari Komisi II menyampaikan dengan Now Normal ini tetap mengedepankan otoritas kesehatan bukan hanya ibadah.
Namun persoalan perdagangan pun harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan satu contoh misalnya di Jakarta sekarang menggunakan istilah ganjil genap dimana aktivitas kembali dibuka dengan memperhatikan secara psikologis.
"Ingat Kabupaten Tabalong merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HSU baik itu warganya yang masih satu bagian. Sehingga tolong hal ini menjadi perhatian dari pemerintah disana memperhatikan dan memberikan solusi terhadap pedagang keliling dari HSU," sampainya. (mar/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

