Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sambut New Normal dengan QRIS

u
Penulis: uki-Berau Post❯
KERJA SAMA: Kepala KPwBI Provinsi Kaltara Yufrizal (kiri) bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Tarakan HM Shaberah, Selasa (23/6).
KERJA SAMA: Kepala KPwBI Provinsi Kaltara Yufrizal (kiri) bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Tarakan HM Shaberah, Selasa (23/6).

TARAKAN - Perkembangan transaksi ekonomi digital secara global terus menunjukkan tren peningkatan yang positif. Di Indonesia, menurut proyeksi Statista, transaksi ekonomi digital akan tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19. 


Advertisement

Berdasarkan proyeksi tersebut, pada tahun 2020 nilai transaksi ekonomi digital diperkirakan sebesar USD 35 juta atau sekitar Rp 500,7 miliar, meningkat Rp 101,6 miliar atau 25 persen dari nilai tahun 2019 sebesar Rp 399,1 miliar. 

Sebagai bagian turut mendukung peningkatan transaksi ekonomi digital. Sesuai dengan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Khususnya bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berdasarkan dengan protokol kesehatan Covid-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Kaltara menyelenggarakan kegiatan Webinar Series 4.0 Jilid II dengan topik QRIS sebagai Kanal Pembayaran di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal, Selasa (23/6). 

Kegiatan tersebut ditujukan kepada Organisasi Perangkat Derah (OPD) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kaltara, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Suriansyah dengan peserta sekitar 180 orang dari berbagai instansi. 

Advertisement

Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi daerah, dan lainnya seperti tiket masuk ke objek-objek pariwisata. 

Namun demikian, ketersediaan kanal pembayaran non tunai khususnya bersifat contactless seperti menggunakan QRIS masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 dan era new normal. 

“Kegiatan ini merupakan bentuk inisiasi dari KPw BI Kaltara untuk mendorong transaksi secara contactless (meminimalkan kontak fisik melalui instrumen pembayaran antara penjual dan pembeli). Menurut hasil penelitian dari WHO, media fisik seperti uang kartal maupun kartu memiliki potensi risiko terpapar virus sehingga diperlukan media non fisik atau contactless dalam mendukung transaksi sistem pembayaran,” ujar Kepala KPw BI Kaltara, Yufrizal dalam pres rilis yang diterima awak media ini, Rabu (24/6).  

Advertisement

KPw BI Kaltara berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai dan bersifat contactless yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Antara lain mobile banking dan uang elektronik server based. 

Adapun kanal pembayaran uang elektronik server based yang saat ini tengah digalakkan oleh Bank Indonesia yaitu melalui QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. 

QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS.  

Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan bukan bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. 

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.

"Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat antara lain, cepat dan kekinian, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia," ujarnya. 

Adapun manfaat bagi merchant, penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding, kekinian, praktis, terhindar dari uang palsu, dan lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Yufrizal menyampaikan materi mengenai perkembangan dan evolusi sistem pembayaran dari zaman barter hingga hadirnya layanan sistem pembayaran menggunakan platform, Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BPSPI) 2025, kebijakan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia di masa pandemi Covid-19, QRIS dan manfaatnya bagi Pemda, serta potensi penerimaan Pemda yang dapat disediakan kanal pembayaran menggunakan QRIS.

Berdasarkan rekapitulasi data PAD oleh Kemenkeu, dari 6 pemerintahan di wilayah Provinsi Kaltara, pada tahun 2019 terdapat potensi Rp 947,1 miliar dana yang dapat diterima secara non tunai menggunakan kanal pembayaran contactless. 

Selain itu, KPw BI Provinsi Kaltara turut menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BPD Kaltimtara, Muhammad Yamin dan Head of Government Project Group PT Fintek Karya Nusantara (Finarya),  Muhammad Rendi Nugraha untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai bentuk dan produk sistem pembayaran contactless. Khususnya QRIS untuk mendukung transaksi penerimaan Pemda. Kedua PJSP tersebut memiliki produk yaitu Paykaltimtara dan LinkAja untuk mendukung transaksi penerimaan Pemda. 

Tiga dari enam pemerintahan daerah di Kaltara saat ini telah terdapat 10 PJSP bank berizin QRIS, 2 PJSP non bank berizin QRIS, dan 1 PJSP berizin QRIS melalui co-branding. 

Terkait perkembangan QRIS di wilayah Kaltara, sampai dengan 19 Juni 2020 telah tersedia 6.782 National Merchant Repository (NMR), yang didominasi berada di wilayah Kota Tarakan sebesar 3.870 NMR (57 persen). 

“Pasca dilaksanakannya Webinar Series 4.0 Jilid II ini, KPw BI Kaltara berharap agar pemda bersama dengan PJSP dapat menindaklanjutinya dengan menyediakan kanal pembayaran non tunai khususnya untuk pajak dan retribusi sehingga Pemda di wilayah Kaltara telah siap menyambut era new normal melalui ketersediaan kanal pembayaran bersifat contactless melalui QRIS dan penerimaan PAD diharapkan meningkat,” harapnya. 

KPw BI Kaltara bersama dengan PJSP akan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi sistem pembayaran bersifat contactless di masa pandemi covid-19 dan era new normal.

Pada hari yang sama KPwBI Provinsi Kaltara melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan perihal pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Pada kegiatan tersebut, turut hadir pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Tarakan dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Ilmi Kota Tarakan. 

Tahap awal pesantren yang akan menjadi pilot project pengembangan adalah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Tarakan dengan unit pengembangan usaha Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan dengan unit usaha jasa laundry melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). (adv/mrs) 

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer