Penundaan Pajak Tidak Efektif, Pengusaha Perhotelan Minta Ada Pengurangan Biaya Listrik

Pemerintah daerah diminta masih memerhatikan khusus pada bisnis perhotelan. Sebab, saat ini mereka masih kesulitan. Ada kenaikan okupansi, namun tidak signifikan.
BALIKPAPAN- Keringanan penundaan pembayaran pajak daerah disebut-sebut belum cukup untuk membantu sektor perhotelan di tengah gempuran virus corona (Covid-19). Dalam empat bulan terakhir, bisnis ini turun sangat dalam, bahkan okupansi hanya di level 10-20 persen. Sejumlah pengusaha perhotelan meminta ada keringanan tambahan dari pemerintah.
"Okupansi yang meningkat kebanyakan dari hotel yang tetap buka sejak awal. Ada hotel yang okupansinya bagus, salah satunya MaxOne. Mungkin mereka okupansinya masih di atas 50 persen karena tidak tutup. Tapi yang lain masih rendah," ungkap Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip, Rabu (22/7).
Menurutnya, peningkatan okupansi hotel yang baru buka sedikit tertahan karena beberapa pelanggan beralih ke hotel lainnya. Alhasil mereka harus memulai semuanya dari nol. "Saya lihat teman-teman masih susah untuk bangkit. Apalagi yang sebelumnya tutup dua bulan. Ini jadi kendala juga. Saya dengar-dengar bahkan ada hotel yang sebelumnya tutup okupansinya di bawah 10 persen," bebernya.
Sahmal menilai, keringanan pajak tidak terlalu berdampak karena hanya bersifat penundaan bayar. Apalagi kalau pajak, tamu hotel sepi setoran pajak juga tidak besar. Sebab, besaran setoran bergantung dari berapa banyak tamu yang datang. “Sebenarnya yang kami harapkan itu ada potongan listrik. Kami sudah mengajukan, tapi tidak direspons baik. Akhirnya hanya penundaan pajak,” terangnya.
Direktur Operasional Platinum Indonesia Soegianto mengatakan, setelah diberlakukan kelonggaran aktivitas di luar rumah oleh pemerintah Kota Minyak, ada kenaikan okupansi meski tipis. “Ya tingkat keterisian kami masih di bawah 20 persen. Memang ada perbaikan namun belum signifikan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, sejak ada kebijakan tersebut, pihaknya kembali membuka layanan yang ada di hotel. Sebelumnya, hanya kamar dan restoran saja yang dibuka. “Sekarang kami sudah membuka semua layanan, termasuk tempat meeting. Namun, untuk kegiatan meeting masih dibatasi, misal kapasitas 60 orang hanya bisa 30 orang. Layanan olahraga juga kami buka,” bebernya.
Terpisah, General Manager Blue Sky Hotel Balikpapan Novriwendi Rosman Tamin mengatakan, pihaknya pada awal pandemi tidak beroperasi. Tapi, tetap ada beban yang dibayar per bulannya. “Totalnya sekitar Rp 800 juta. Itu biaya gaji, listrik dan lainnya. Kami berharap ada diskon dari listrik dan keringanan pajak. Tapi, semua itu mental. Listrik tidak ada diskon dan pajak hanya ditunda. Tidak ada bantuan bagi kami,” terangnya.
Memasuki masa kelonggaran yang diberikan pemerintah, pihaknya belum mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Sementara beban yang dibayar tetap, tidak ada pengurangan. “Ya kami hanya bisa berusaha mencari pendapatan semaksimal mungkin. Keringanan seperti listrik kami butuhkan,” tutupnya. (aji/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




