Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontraktor Tuntut Kerugian, Asisten Bupati: Ini Kelalaian Dinas

m
MENGADU: Para kontraktor lokal saat mengadu ke DPRD Kotabaru terkait hak mereka yang belum dibayarkan pemerintah, (10/8). | FOTO: ZALYAN SHODIQIN ABDI/RADAR BANJARMASIN
MENGADU: Para kontraktor lokal saat mengadu ke DPRD Kotabaru terkait hak mereka yang belum dibayarkan pemerintah, (10/8). | FOTO: ZALYAN SHODIQIN ABDI/RADAR BANJARMASIN

KOTABARU - Permasalahan belum dibayarnya pekerjaan puluhan kontraktor lokal, akar masalahnya sedikit terkuak. "Ini kelalaian dinas," kata Asisten Bupati, Murdianto, kepada awak media di kantornya, Rabu (12/8) sore tadi.


Advertisement

Murdianto bercerita, ketika utang Pemkab Kotabaru Rp79 M terungkap, Sekda Said Akhmad sempat bertanya-tanya. "Kenapa bisa begini," tutur Murdianto.

Ditelisik, simpel masalahnya. Ada beberapa instansi yang tidak melaporkan, kalau kantor mereka punya utang pekerjaan tahun 2019 yang belum dibayarkan. "Itu kenapa secara de facto kita ada utang. Tapi secara administrasi kita tidak ada," jelas Murdianto.

Apakah dari Rp79 M itu semuanya tidak tercatat? Kata Murdianto tidak. Yang utang proyek jembatan puluhan miliar tetap tercatat.

Advertisement

Dari sekian instansi yang tidak melaporkan adanya utang, paling banyak ada Dinas PUPR. "Mereka kan yang paling banyak programnya (di tahun 2019)," ungkapnya.

Sayangnya, Banyak dari pekerjaan yang tidak dilaporkan itu milik kontraktor lokal yang modalnya pas-pasan. Murdianto pun berjanji, pemerintah akan berusaha maksimal membayar utang itu.

Adapun alternatif pinjam ke Bank Kalsel, ia ragu bisa cepat. "Perlu izin ke Kementerian Keuangan. Prosesnya ribet," akunya.

Advertisement

Menurut Murdianto, proses lama itu jika memakan waktu tiga bulan lebih, maka lebih baik kontraktor menunggu hingga awal 2021. Karena, jika di 2021 maka ia memastikan semua akan dibayar memakai dana APBD.

Lalu bagaimana dengan kerugian pemborong bayar bunga bank selama setahun? Katanya, jika ada dalam perjanjian kontrak termuat masalah kompensasi itu, maka pemerintah siap membayar. "Kan setiap rupiah uang yang kita keluarkan harus ada aturannya," ucapnya.

Dewan Minta Pemerintah Usaha Maksimal

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri para pemborong dan pemerintah, Senin (10/8), DPRD meminta masalah utang itu dicarikan solusinya dengan maksimal. Utamanya, uang Rp20 M yang menjadi hak para pemborong lokal.

"Kita dorong pemerintah agar bisa merealisasikan permintaan Himpunan Pengusaha Konstruksi Lokal (HPKL) Kotabaru, agar uang Rp20 M bisa dibayarkan tahun ini. Apakah melalui penyisihan di APBD Perubahan nanti, atau pinjaman dari pihak ketiga," ujar Ketua DPRD Syairi Mukhlis.

Dalam rapat itu sendiri, para kontraktor lokal meminta uang mereka dicairkan tahun ini. Berikut kerugian mereka karena harus bayar bunga bank selama tahun 2020. "Seharusnya pemerintah yang utang kami. Ini kebalik. Kami yang utangi pemerintah," kata Ketua Gapensi Winarto Hadi dalam rapat.

Sementara itu, pemborong Firmansyah menohok pemimpin daerah dengan sindiran. "Lanjutkan katanya. Lanjutkan utang," ujarnya disambut gelak tawa peserta dengar pendapat.

Firmansyah juga mencecar sikap pemerintah yang saat itu ia anggap, belum bekerja maksimal sudah pesimis. Terkait alasan pemerintah berbelitnya birokrasi pinjam talangan ke bank. "Belum dijalankan sudah pesimis," sungutnya.

Ia juga menyinggung janji Sekda Said Akhmad di tahun 2019 silam. Bahwa tahun 2020, akan bayar utang sebelum lelang pekerjaan. Faktanya ujar Firmansyah, lelang gede-gede dilakukan, sementara utang tidak dibayar.

Lanjutnya, tahun ini harus dibayar. Tahun 2021 tida ada jaminan corona sudah berlalu. "Adakah dari kita menyangka tahun ini ada corona? Nah kita tidak tahu tahun depan bagaimana. Bahkan besok pun kita tidak tahun," tandasnya.

Anggota DPRD Rustam Effendy mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Bank Kalsel. "Bank mau pinjami, asal pemerintah ajukan permintaan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Alfisah menekankan, pemerintah juga harus membayar kerugian pemborong selama menunggu pencairan. "Mereka juga pinjam ke bank," ungkapnya.

Dicecar begitu, Kepala BPKAD Risa Ahyani menegaskan. Pemerintah bukannya tidak mau membayar. Tapi terjadi pengurangan anggaran karena pandemi dari pusat sebesar Rp153 M.

Masalah pengurangan anggaran katanya, bukan hanya terjadi di Kotabaru. Tapi di semua daerah. Ia pun berjanji, tahun 2021 awal semuanya akan dibayar tanpa terkecuali.

Sayangnya dua hari belakangan ini, Radar Banjarmasin belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari Dinas PUPR. Mengapa mereka tidak melaporkan utang 2019 dalam neraca keuangan, seperti yang diungkapkan Murdianto.

Rabu (12/8) tadi, Kepala Dinas PUPR Maulidiansyah dan Sekretaris Suprapti Tri Astuti tidak berada di kantor. Kamis (13/8) kemarin, Maulidiansyah masih tugas luar, sementara Suprapti sedang ada rapat. Kabid di Dinas PUPR enggan wawancara dengan media, alasannya harus kepala dinas atau sekretaris.

Beberapa jurnalis di Kotabaru sendiri menilai, PUPR adalah instansi yang sulit dimintai keterangannya dibandingkan instansi lainnya. (zal/ran/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer