
SAMARINDA- Pemerintah berusaha menumbuhkan kembali daya beli masyarakat agar ekonomi bisa semakin baik. Terbaru, mereka berencana memberi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan kepada karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Ini diharapkan bisa mengerek laju pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat minus 5,46 persen pada triwulan II.
Namun sayang, implementasi stimulus ini dianggap belum tepat. “Seharusnya yang pas basisnya tidak Rp 5 juta, sebab masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta saja itu relatif lebih bagus kehidupannya. Kalau memang betul-betul mau diberikan full Rp 600 ribu bukan di bawah Rp 5 juta, tapi di bawah Rp 3 juta,” jelas Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi, Minggu (23/8).
Menurutnya, kehidupan masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta dengan Rp 2 juta memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kalau di bawah Rp 5 juta, orang dengan penghasilan Rp 4,9 juta masih bisa mendapatkan BLT tersebut. Penjaga-penjaga di mal, itu penghasilannya hanya Rp 2 juta, tentu berbeda kehidupannya dengan yang sedangkan Rp 5 juta.
“Ini soal ketepatan stimulus. Mereka yang berpenghasilan Rp 2 juta sangat layak mendapatkan stimulus, tapi yang berpenghasilan Rp 4,9 juta jadi kurang tepat. Sehingga basisnya jangan Rp 5 juta,” katanya.
Namun demikian, dia tetap memberi apresiasi kepada pemerintah yang terus berusaha meningkatkan konsumsi masyarakat. Hanya, diperlukan implementasi yang lebih tepat agar benar-benar menjadi stimulus ekonomi. Apalagi di daerah, perlu stimulus yang tepat sasaran agar benar-benar menumbuhkan perekonomian.
“Peningkatan konsumsi masyarakat memang bisa membantu pemulihan ekonomi lebih cepat, tapi kebijakan ini harus tepat sasaran dan betul-betul menumbuhkan konsumsi,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha memang harus bahu-membahu membangun ekonomi kembali. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau tidak hanya mengandalkan pengusaha. Seluruh stimulus pemerintah pusat penerapannya belum terlalu maksimal di daerah.
“Sebenarnya dari sisi kebijakannya sudah baik, hanya saja penerapannya yang belum maksimal,” jelasnya. Menurutnya, pemerintah pusat harus lebih melihat pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah. Sehingga, bisa menyaksikan langsung apa kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik di daerah.
Menurut Slamet, selama ini tidak ada kontrol. Sebetulnya kebijakan yang tidak ada kontrol tidak akan berjalan dengan baik. Karena menandakan aparat pemerintah melaksanakannya penuh keraguan. “Kebijakannya sudah benar, hanya saja butuh pengetatan lagi untuk implementasinya di daerah,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




