
JAKARTA–Arus peredaran barang dan jasa naik signifikan sejak pertengahan Maret. Tren yang terus meningkat itu membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) semakin ketat mengawasi perdagangan elektronik. Kemendag pun menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menyatakan, perilaku konsumen berubah. Sekarang semuanya serbadigital. Baik melalui platform e-commerce alias perdagangan elektronik maupun melalui media sosial (medsos). Sejalan dengan itu, pengaduan konsumen terkait pedagang daring yang nakal meningkat.
“Kami sebagai instansi pembina akan lebih intensif mengawasi. Baik secara langsung maupun pengamatan khusus di medsos,” ujar Veri, Rabu (3/9). Upaya pengawasan tersebut juga dilakukan bersama para penyidik di tingkat pusat dan daerah. Dia pun berharap, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dapat mengikuti aturan yang berlaku.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Nanti Kemendag juga menerbitkan aturan turunan dari PP tersebut. Veri bakal melapor bila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Kemenkominfo.
Sanksi buat mereka yang melanggar adalah Kemenkominfo menurunkan laman milik pelaku usaha yang tidak taat aturan pemerintah. Selain itu, pelaku usaha akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menuturkan, perdagangan elektronik bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Dia mengajak para pemangku kepentingan tetap optimistis dan terus bersinergi dalam menjaga roda perdagangan di Indonesia.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif 10,35 persen pada kuartal kedua 2020. Jumlah pengguna internet di Tanah Air mencapai 143 juta jiwa atau 64 persen dari total populasi.
Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menjelaskan, penerapan kelaziman baru karena pandemi telah mengubah perilaku masyarakat. Khususnya terkait dengan aktivitas konsumsi.
Pelaku usaha pun bakal terus menyesuaikan bisnis mereka dengan perubahan perilaku konsumen tersebut. Namun, perubahan perilaku itu bisa berdampak terhadap pelanggaran perlindungan konsumen. “Pemerintah akan sulit mengendalikan aktivitas di dunia digital. Karena itu, seluruh pihak harus mencermati potensi pelanggaran perlindungan konsumen,” tegas Rizal. (jpg/ndu/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

