Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat Penyerapan Dana Desa, Ini yang Dilakukan DJPb

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berusaha mempercepat penyaluran dana desa dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berusaha mempercepat penyaluran dana desa dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

SAMARINDA- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berusaha mempercepat penyaluran dana desa dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD). Cukup beralasan, sampai 29 September 2020 penyalurannya dana desa baru mencapai 77,32 persen dari alokasi sebesar Rp 889,89 miliar atau senilai Rp 695,79 miliar.


Advertisement

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltim Midden Sihombing mengatakan, kalau dilihat secara polanya setiap tahun penyerapan dana desa bisa mencapai 99 persen. Hanya, tahun ini pihaknya ingin mempercepat penyaluran. “Tidak bisa penyerapan di akhir tahun baru mencapai 99 persen. Harus sebelum akhir tahun penyerapannya sudah rampung,” jelasnya usai menandatangani MoU bersama DPMPD di Kantor DJPb Kaltim, Jalan Juanda, Samarinda, Rabu (30/9).

Midden menjelaskan, dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pelaporan penyaluran dana desa, pihaknya bersama DPMPD dan Koordinator Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Sinergi dari ketiga belah pihak diperlukan untuk menuntaskan berbagai masalah dan kendala yang ada di desa.

Pemerintah daerah lewat DPMPD harus menemukan kendala apa yang membuat penyerapan menjadi terhambat. Masalah ini yang harus ditangani, sehingga pada 2021 penyerapan anggaran dana desa bisa terjadi. “MoU saat ini dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran tahun depan. Tidak ada lagi dana desa yang baru terserap 70 persen padahal sudah memasuki Oktober,” tegasnya.

Advertisement

Saat ini, Paser dengan alokasi sebesar Rp 125,22 miliar telah menerima penyaluran dana desa sebesar Rp 107,78 miliar atau sebesar 86,07 persen merupakan daerah dengan kinerja terbaik di Kaltim. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan Paser untuk memenuhi syarat penyaluran dana desa tahap III untuk 40 desa dan menjadi satu-satunya daerah yang telah menerima dana desa tahap III.

Sementara itu, masih ada kabupaten yang belum mampu untuk menuntaskan penyaluran di tahap II, dengan realisasi masih di bawah 60 persen. “Penyerapan dana desa paling rendah di Kaltim itu ada di Berau dan Penajam Paser Utara. Kita mengimbau agar penyerapannya dipercepat, administrasinya disederhanakan agar penyerapannya bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Menurutnya, terdapat beberapa kendala yang berdampak pada penyaluran dana desa. Penambahan persyaratan dalam penyaluran dana desa. Kemudahan yang diberikan dalam peraturan menteri keuangan tidak dapat diimplementasikan, karena penambahan syarat penyaluran oleh pemerintah daerah sehingga penyaluran menjadi lambat.

Advertisement

Selain itu, proses verifikasi dan evaluasi yang tidak disertai dengan norma waktu. Tidak adanya norma waktu proses verifikasi berakibat pada lamanya waktu yang dibutuhkan desa, dan tidak pastinya dokumen penyaluran dapat terpenuhi. “Seharusnya kepala daerah membuat ketentuan atau standar waktu penyelesaian verifikasi sehingga tidak menghambat penyaluran dana desa tahap berikutnya,” tutupnya. (ctr/ndu/k15)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer