
SAMARINDA- Sesuai arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltim menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 2.981.378. Angka ini sama dengan UMP tahun lalu. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.564/2020 tanggal 31 Oktober 2020.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek menyambut baik keputusan yang diambil Pemprov Kaltim. Dia juga yakin keputusan tersebut yang terbaik. Karena hampir semua perusahaan saat ini masih mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Keputusan tersebut diambil demi tetap menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha.
“Pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Kita semua masih menghadapi pandemi, perusahaan banyak yang belum pulih. Sehingga keputusan gubernur untuk tidak menaikkan UMP sejalan dengan keinginan para pelaku usaha,” jelasnya Minggu (1/11).
Penghitungan besaran UMP mempertimbangkan beberapa hal di antaranya upah minimum tahun berjalan, inflasi, dan pertumbuhan produk domestik regional bruto. Kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja juga menjadi pertimbangan penetapan UMP.
Menurut Donna, keputusan gubernur ini sudah sangat bijak. Sebab, banyak pelaku usaha yang beranggapan jika UMP naik lebih baik menutup tempat usaha daripada harus memaksakan membayar gaji sesuai UMP. Saat ini, pelaku usaha khususnya di Kaltim masih dalam fase pemulihan.
“Banyak teman-teman kami yang mengalami kemunduruan produksi yang sangat jauh. Sehingga untuk membiayai operasional masih sangat sulit. Jika dipaksakan menaikkan UMP, pengangguran akan semakin banyak. Sebab pelaku usaha sudah tidak sanggup membayar,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




