
SAMARINDA- Ditutup sejak Februari lalu akibat pandemi Covid-19, Indonesia kembali melayani umrah pada Awal November lalu. Penerbangan umrah ini direalisasikan setelah Pemerintah Arab Saudi membuka penerbitan visa umrah bagi warga negara Indonesia (WNI). Meski demikian, belum ada solusi bagi para penyedia jasa umrah dan haji. Salah satunya terkait proses karantina.
Owner PT Arrehlah Wisata sekaligus Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kaltim Ambo Dalle mengatakan, kendala bepergian ke Tanah Suci tidak hanya ditanggung oleh penyedia jasa saja, namun juga para jamaah. Sebab, beberapa aturan yang muncul akan membuat biaya ke Tanah Suci bisa lebih mahal.
“Saya pribadi belum ada rencana membuka kembali, sebab aturannya belum jelas. Seperti aturan yang mengharuskan para jamaah melakukan karantina sebelum berangkat ke Tanah Suci dan karantina lagi saat tiba di sana,” jelasnya, (4/11).
Melakukan karantina, tambahnya, akan membuat biaya hotel dan konsumsi lebih besar. Setiba di Tanah Suci, jika melakukan karantina biaya yang ditanggung para jamaah bisa lebih besar. “Itu yang belum ada solusinya. Kalau itu ditanggung para penyedia jasa juga tidak bisa, karena untuk karantina biaya hotel dan makan cukup besar,” tuturnya.
“Kita kasihan juga sama jamaah kalau naikkan harga untuk mengakomodasi biaya karantina, sehingga lebih baik ditunda dulu sampai keadaan stabil,” sambungnya. Pihaknya mengaku masih melihat keadaan. Jika memang bisa menghadirkan harga yang lebih murah sambil menjalankan aturan yang ada, bisa jadi akan dilakukan keberangkatan haji dan umrah lagi. Sebab, seluruh aturan yang dilakukan juga untuk kebaikan bersama, tidak bisa dihindari. Kebijakan-kebijakan yang menambah biaya perjalanan juga tidak bisa sepenuhnya dibebani kepada penumpang.
“Kita harus hati-hati menjalankannya lagi, aturannya harus jelas. Biayanya juga harus jelas, supaya tidak terjadi kerugian antara pengusaha dan para jamaah dan tidak meninggalkan protokol kesehatan yang ditetapkan,” ungkapnya.
Dia menyebut kerugian-kerugian bisnis travel umrah saat ini belum bisa ditutupi dengan menaikkan harga. Kaitannya nanti kembali ke permintaan dari masyarakat. Jangan sampai menghambat orang beribadah karena biaya yang terlalu besar. Belum lagi, semua tarif angkutan darat, laut, maupun udara seluruhnya telah memiliki aturan jelas.
Ada batas atas dan batas bawah tarif angkutan yang tidak bisa dilanggar. Sehingga meskipun biaya operasional yang dikeluarkan pelaku usaha lebih besar dari pemasukan saat ini, pihaknya tidak bisa melakukan peningkatan tarif. “Kita menunda dulu, sampai semuanya stabil daripada menaikkan harga dengan memasukkan biaya karantina,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

