
Ekonom menilai keputusan pelaku usaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di masa pandemi corona bisa membuat mereka rugi lebih banyak.
SAMARINDA- Jumlah pengangguran di Kaltim akibat virus corona mencapai 30.985 orang. Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bumi Etam pada Agustus 2020 meningkat 17,92 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Sehingga TPT Kaltim sebanyak 124,88 ribu orang atau sebesar 6,87 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pengusaha seharusnya tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan untuk menghindari PHK. Misalnya, pengusaha bisa mengurangi biaya operasional dengan cara tidak memperpanjang kontrak kerja para pekerja kontrak atau mengurangi biaya produksi dengan mengubah sif kerja menjadi lebih sedikit.
“Atau bisa melakukan merumahkan pekerja secara bergilir. Hal itu agar semua pekerja bisa tetap mendapatkan upah. Sehingga tidak semua dirumahkan. Pengusaha juga harus mempertahankan karyawan yang produktivitasnya baik,” jelasnya.
Bhima menjelaskan, keputusan perusahaan mempertahankan karyawan akan memudahkan dalam menjalankan bisnis. Sebab, jika ekonomi dan bisnis sudah pulih, mereka tak perlu repot lagi untuk mencari karyawan baru. Belum lagi melakukan penerimaan karyawan baru juga butuh biaya yang tidak sedikit.
“Kalau perusahaan langsung banyak melakukan PHK malah akan merugi lebih besar. Pengusaha akan sulit memulai lagi mencari karyawan dengan kualitas yang sama dengan sebelumnya. Jadi, jangan melakukan PHK saat bisnis sedang turun. PHK harusnya keputusan paling terakhir, misalnya perusahaan harus tutup. Tapi, kalau masih bisa jalan jangan PHK terlalu banyak,” katanya.
Belum lagi, tambah Bhima untuk melakukan PHK juga memiliki konsekuensi biaya bagi perusahaan. Untuk tiap karyawan yang di-PHK, perusahaan diwajibkan membayar pesangon. Kewajiban ini tentu akan memberatkan perusahaan mengingat tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini cukup dalam.
Pihaknya mendorong perusahaan melakukan pivot strategy (mengubah strategi bisnis) yang dinilainya penting untuk dilakukan. Karena dalam situasi ini, yang terpenting adalah perusahaan harus jeli melihat peluang yang dibutuhkan konsumen.
“Kalau fokus pada satu arah untuk mengubah bisnis ke alur yang lebih dibutuhkan, akan membantu perusahaan untuk bertahan. Kalau pelaku usaha yang punya banyak bisnis, harus fokus pada bisnis utama untuk sementara agar bisa bertahan, dan tidak melakukan PHK,” terangnya.
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan terus menekan pengangguran di tengah pandemi virus corona. Salah satu strateginya memperluas program padat karya, baik produktif dan infrastruktur. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi antar-kementerian, beberapa di antaranya Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga melakukan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Pelatihan kewirausahaan ada yang dilakukan di Balai Latihan Kerja maupun yang dilakukan secara langsung kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
"Kami juga memperluas kegiatan perluasan kesempatan kerja, memperbanyak pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk mengisi kekosongan banyaknya kesempatan kerja yang berkurang," ujar Ida dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Untuk mencegah PHK, Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi acuan kepala daerah dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP). "Kami mengeluarkan SE ini setelah kami melakukan kajian mendalam bersama-sama di Dewan Pengupahan Nasional. Prinsip SE ini adalah bagaimana perlindungan upah itu bisa kami berikan, keberlangsungan usaha juga tetap berjalan," katanya.
Ida menuturkan, SE berbentuk arahan (guidance) bagi provinsi ketika menetapkan upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ketenagakerjaan, keberlangsungan usaha, dan perlindungan pengupahan bagi pekerja di provinsi tersebut. Artinya, ia ingin upah tahun depan tak hanya memerhatikan kesejahteraan pekerja, namun juga keberlangsungan pengusaha agar PHK tak marak terjadi.
Lewat arahan SE itu, ia yakin para gubernur di seluruh daerah di Indonesia dapat menetapkan UMP yang seimbang. "Saya percaya para gubernur sudah menghitung dengan baik," lanjutnya.
Ida mengungkapkan selama pandemi angka pengangguran naik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran naik dari 7,5 juta orang menjadi 9,7 juta orang per Agustus 2020. Pada Februari 2020, sebetulnya terjadi penurunan pengangguran menjadi 6,9 juta orang. Namun, karena pandemi Covid-19, angka pengangguran pun memburuk.
Ida mengungkapkan, data Kemnaker menunjukkan bahwa sebanyak 2,1 juta orang menganggur akibat pandemi. "Angka pengangguran ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena pandemi Covid-19 ini berdampak sangat besar buat ketenagakerjaan kita," ujarnya. (ctr/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

