Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ekspor Sawit Naik, Pemerintah Kenakan Pungutan Progresif

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

Penerimaan negara dari ekspor kelapa sawit bakal meningkat signifikan. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan aturan baru pungutan ekspor crude palm oil (CPO). Kali ini, pemerintah mengenakan pungutan ekspor secara progresif atau berdasarkan batasan lapisan nilai harga sawit.


Advertisement

 

SAMARINDA–Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Mengutip beleid tersebut, Jumat (4/12), dalam Pasal I 3A dijelaskan, tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Aturan baru ini akan berlaku tujuh hari sejak diundangkan. Dalam dokumen tertulis bahwa aturan ini diundangkan pada 3 Desember 2020. Artinya, nilai pungutan ekspor baru kelapa sawit akan berlaku pada 10 Desember 2020.

Advertisement

Kadiv Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan Direktorat Penghimpunan Dana BPDP Kelapa Sawit Kus Emy Puspita Dewi mengatakan, aturan baru pemerintah ini akan berdampak positif bagi industri sawit. Hal ini akan mendukung keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional.

"Layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel," ucap Kus dalam keterangan resmi.

Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program mandatori biodiesel untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23 persen pada 2025 mendatang. Dengan program itu, pemerintah berharap harga CPO akan stabil sehingga memberikan dampak positif terhadap harga tandan buah segar di tingkat petani.

Advertisement

"Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi produk kelapa sawit juga terus dilakukan, baik untuk sektor industri dengan mendorong perkembangan industri oleokimia, maupun skala kecil di tingkat petani," kata Kus.

Secara keseluruhan, penambahan dana yang dikelola BPDP Kelapa Sawit akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor akan meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Beberapa layanan yang dimaksud, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, promosi, dan insentif biodiesel.

Tahun depan, permintaan pasar minyak nabati diprediksi naik karena kebutuhan pangan dan kosmetik mampu mendorong pertumbuhan pasar industri minyak sawit. Ada tiga pasar utama produk minyak sawit Indonesia yaitu India, Tiongkok, dan Pakistan diprediksi pulih tahun depan. Bahkan, tren peningkatan permintaan di tiga pasar utama Asia tersebut, terlihat pada Kuartal III 2020.

“Di India, pandemi Covid-19 menyebabkan konsumsi minyak sawit menurun hingga 30 persen. Pada Oktober, impor minyak sawit turun dari 9,4 juta ton pada 2019 menjadi 7,2 juta ton pada 2020,” kata Dr BV Mehta, executive director Solvent Extractors Association of India, saat menjadi pembicara dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal, Kamis (3/12).

Mehta mengatakan, tidak hanya pandemi, penurunan konsumsi minyak sawit ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah India, yakni bea masuk safe guard duty dan dimasukkannya kelapa sawit dalam daftar komoditas yang dibatasi. “Sehingga sempat mengalami penurunan signifikan, namun permintaan tahun depan akan membaik seiring kebutuhan India akan minyak kelapa sawit,” tuturnya.

Mehta menjelaskan, impor minyak kelapa sawit dari Indonesia melebihi impor dari Malaysia dan merupakan impor minyak nabati tertinggi di India dibandingkan dengan minyak nabati lain. Impor ini masih akan meningkat sejalan dengan peningkatan populasi dan konsumsi. Mehta menyebut setidaknya 8,4–9 juta ton sawit akan dibutuhkan pasar India pada 2021. “Sehingga tahun depan potensi kenaikan masih ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs Native Produce and Animal By-Product Tiongkok Cao Derong mengatakan, penurunan konsumsi minyak sawit juga terjadi di Tiongkok. Triwulan pertama 2020 impor minyak kelapa sawit turun signifikan menjadi 320 ribu ton. Semenjak bulan tersebut, volume ekspor sawit ke Tiongkok terus menyusut.  

Memasuki Juni 2020, volume impor minyak sawit kembali merangkak naik dengan pertumbuhan secara tahunan hingga 25,5 persen, seiring dengan kebijakan penanganan wabah Covid-19 oleh pemerintah setempat. “Minyak sawit merupakan minyak nabati impor terbesar di Tiongkok,” tuturnya.

Konsumsi minyak sawit di Tiongkok mencapai 40 persen dari total konsumsi yakni untuk industri kimia. Pada 2019, Tiongkok mengimpor 8,48 juta ton minyak sawit atau 66 persen dari total impor minyak nabati di Tiongkok. Sementara itu, 6,02 juta ton di antaranya diimpor dari Indonesia.

Dia menyebutkan besarnya permintaan pasar membuat Tiongkok sangat bergantung pada impor minyak nabati terutama minyak sawit. “Dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada 2021 terutama di industri catering, konsumsi minyak sawit diperkirakan akan meningkat,” tutur Cao.

Namun, Cao juga mengingatkan, adanya dampak kebijakan insentif pemerintah Malaysia terhadap pasar Tiongkok. Pemerintah Malaysia memiliki kebijakan insentif yang besar untuk mengekspor minyak kelapa sawit ke Tiongkok. “Akibatnya, ada gap harga minyak kelapa sawit antara Malaysia dan Indonesia yang menghasilkan penurunan keseluruhan dalam pengadaan Tiongkok dari Indonesia,” tutupnya.

Hal serupa terjadi di Pakistan. Hingga Oktober 2020, impor minyak sawit hanya mencapai 2,3 juta ton. Ketua PEORA (Pakistan Edible Oil Refiner Association) Abdul Rasheed Jan Mohammad meragukan volume impor minyak sawit akan menjadi 3 juta ton pada tahun ini. Penurunan ini terjadi karena pandemi, pada semester satu dan harga minyak sawit yang tinggi sejak pertengahan tahun.

“Setidaknya 76 persen pangsa pasar minyak sawit di Pakistan dikuasai oleh Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, tidak ada angka pasti yang diproyeksikan Pakistan untuk konsumsi minyak sawit. Selain itu, dengan terus meningkatnya harga sawit, dikhawatirkan Pakistan akan kembali menerapkan bea masuk untuk industri sawit.

“Penetapan bea masuk oleh pemerintah Pakistan untuk beberapa industri dilakukan tidak hanya untuk melindungi pelaku industri dalam negeri, namun juga konsumen agar harga yang didapatkan tidak terlalu tinggi,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ekonomi Kaltim Tumbuh 3,39 Persen, Sektor Tambang Masih Tertekan

Ekonomi Kaltim Tumbuh 3,39 Persen, Sektor Tambang Masih Tertekan

Ekonomi Kaltim Tumbuh 3,39 Persen, Sektor Tambang Masih Tertekan PROKAL.CO, SAMARINDA — Perekonomian Kalimantan Timur tumbuh 3,39 persen pa

Penopang IKN dan Industri Pertumbuhan: Ekonomi Kaltim Diproyeksikan Melesat Hingga 3,5 Persen

Penopang IKN dan Industri Pertumbuhan: Ekonomi Kaltim Diproyeksikan Melesat Hingga 3,5 Persen

Penopang IKN dan Industri Pertumbuhan: Ekonomi Kaltim Diproyeksikan Melesat Hingga 3,5 Persen YOGYAKARTA — Perekonomian Kalimantan Timur (K

Geliat Investasi di Gerbang IKN: Jumlah Investor Pasar Modal Kaltimtara Melesat 61 Persen

Geliat Investasi di Gerbang IKN: Jumlah Investor Pasar Modal Kaltimtara Melesat 61 Persen

Geliat Investasi di Gerbang IKN: Jumlah Investor Pasar Modal Kaltimtara Melesat 61 Persen SAMARINDA – Minat masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) untuk terjun ke du

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer