Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran PEN Wajib Tepat Sasaran

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Penyerahan BST di Balikpapan. Penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kaltim diharapkan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga menimbulkan multiplier effect untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kontraksi.
Penyerahan BST di Balikpapan. Penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kaltim diharapkan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga menimbulkan multiplier effect untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kontraksi.

Penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kaltim diharapkan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga menimbulkan multiplier effect untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kontraksi.


Advertisement

 

SAMARINDA- Pemerintah pusat hingga November lalu telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 922 miliar untuk mempercepat program PEN di Kaltim. Dana tersebut terbagi menjadi beberapa program, yaitu program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 197,82 miliar, bantuan pangan nontunai (BNPT) senilai Rp 212,39 miliar, bantuan sosial tunai (BST) Rp 121,8 miliar dan Kartu Prakerja Rp 390,94 miliar.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, sampai saat ini penyebaran Covid-19 masih terjadi begitu cepat dan luas. Ini berdampak luar biasa bagi ekonomi. Utamanya memengaruhi supply dan demand, sehingga bukan hanya konsumen yang tertekan tetapi dari produsen juga terdampak dengan adanya penurunan permintaan.

Advertisement

Hal ini merupakan konsekuensi kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial dengan menerapkan protokol kesehatan yang membatasi dan menghindari masyarakat yang berkumpul, demi menekan jumlah penyebaran Covid-19. Pada akhirnya berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, pasar keuangan, serta perdagangan antarnegara dan daerah.

“Pemerintah baik itu pusat dan daerah tidak akan pernah menyerah untuk membangkitkan perekonomian dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan khusus untuk menanggulangi dampak Covid-19 ini,” jelasnya, Jumat (11/12).

Dia menjelaskan, pemulihan ekonomi akibat pandemi ini juga menjadi prioritas pemerintah. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, perubahan postur APBN pun dilakukan untuk penguatan perekonomian. Pemulihan ekonomi khususnya di Kaltim dilakukan dengan percepatan belanja dan pelaksanaan program padat karya, serta refocusing belanja, dan pengalokasian anggaran PEN.

Advertisement

Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi saat ini, stimulus yang bisa dilakukan hanyalah dengan bantuan tunai atau berbentuk bantuan pangan. Hal ini harus dilakukan karena memang sektor swasta, tidak bisa diharapkan untuk membentuk sistem perekonomian yang memadai.

Dengan sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan, maka program PEN seperti PKH, program sembako, serta bantuan sosial tunai menjadi penyokong masyarakat miskin, maupun masyarakat yang rentan miskin. Tujuannya menjaga konsumsi masyarakat tetap baik di tengah pembatasan sosial. “Sehingga program PEN tetap akan berlanjut untuk meminimalkan dampak sosial yang lebih luas,” terangnya.

Diketahui, pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan anggaran PEN dari dampak virus corona sebesar Rp 695,2 triliun. Namun, tahun depan anggaran PEN diturunkan sekitar Rp 338,7 triliun, menjadi Rp 356,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa alasan pemerintah menurunkan PEN. Pertama, mempertimbangkan biaya penanganan Covid-19 yang kemungkinan akan menurun. "Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan tahun 2020," kata Sri Mulyani baru-baru ini.

Selain itu, program perlindungan sosial juga dialokasikan lebih kecil dengan harapan roda perekonomian di masyarakat membaik. "Beberapa program perlindungan sosial juga direncanakan tidak seluas dan sebesar manfaatnya di tahun 2020, sejalan dengan harapan semakin bergeraknya roda perekonomian dan terciptanya lapangan kerja baru," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Begitu pula dengan dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha. "Dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha juga direlaksasi secara bertahap seiring pulihnya perekonomian nasional," imbuhnya.

Secara rinci, alokasi anggaran PEN 2021 antara lain anggaran penanganan kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah Rp 110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 136,7 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun. (ctr/ndu/k15)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer